JAVASATU-MALANG- LSM Pro Desa menyoroti kualitas bahan pangan berupa beras yang didistribusikan ke masyarakat Kabupaten Malang pada tahun 2020 melalui Dinas Sosial setempat, yang merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2021.
Sebetulnya selain temuan kualitas beras, BPK juga menemukan pengadaan biaya packaging dan distribusi karena penganggarannya tidak tertuang di dalam kontraknya.
Koordinator LSM Pro Desa, Achmad Khoesaeri mengatakan, dalam temuan tersebut bisa saja pidana muncul jika ditemukan kerugian negara, atau jika BPK melaporkan temuan tersebut ke Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kepolisian ataupun Kejaksaan.
“Itupun jika memang sudah ada kerugian negara. Tapi bisa saja hal tersebut adalah kesalahan dalam perencanaan. Perencanaannya yang layak dipertanyakan. Bagaimana mereka merencanakan dan menghitungnya” jelas Khoesaeri, Senin (13/9/2021).
Dalam hal ini Khoesaeri lebih sepakat dengan sikap Inspektorat, yakni permasalahan selesai dengan pengembalian anggaran. Namun, pertanggung jawabannya bukan berarti harus berhenti disitu saja.
“Bagi kami (Pro Desa), bukan itu. Sisa problematika bansos itu terbanyak di lapangan, yaitu tentang mutu barang” jelasnya.
Selain itu Khoesaeri juga menyebut bahwa dirinya sempat menemukan adanya beras bansos yang dinilai kualitasnya kurang baik.
“Kami pernah menemukan beras bansos yang mutunya kurang baik, atau tidak sesuai dengan spek mutu yang telah ditentukan” terangnya.
Baca Juga:
-
Kementerian PPPA Diminta Turun Tangan Atasi Kasus Bocah Disodomi 10 Pria di Medan
-
Pemkab Nias Selatan Berikan 100 Orang Beasiswa untuk Calon Mahasiswa UNIRAYA
-
Lapas Kelas 1 Tangerang Terbakar, LAKSI: Stop Cari Kambing Hitam
Terakhir Khoesaeri mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Malang penerima bantuan, untuk tidak segan menolak beras yang berkualitas jelek atau bahkan rusak.
“Terkait kualitas beras, kami minta masyarakat langsung menolaknya jika beras yang mereka terima jelek, rusak. Kami mengimbau Dinsos untuk memonitor dengan sungguh-sungguh. Karena mungkin banyak rekanan atau supleyer beras yang nakal,” pungkasnya. (Agb/Arf)
