JAVASATU.COM- Seperti diketahui, Indonesia, dengan kekayaan sekitar 17.500 pulau dan garis pantai panjang 81.000 km, menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya lautnya. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan bahwa sekitar 62% luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan, mencapai 6,32 juta km2, sedangkan luas daratan hanya 1,91 juta km2.
![](https://javasatu.com/wp-content/uploads/2024/01/burhanuddin-e1705408539420-700x394.jpeg)
Keberagaman geografis ini memberikan peluang bagi kejahatan lintas negara, dengan lebih dari 70% kejahatan terjadi di wilayah laut. Dari illegal fishing hingga penyelundupan narkotika, keberagaman kejahatan ini tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat tetapi juga kedaulatan negara.
Menanggapi hal ini, Jaksa Agung Burhanuddin ST menyoroti kurangnya pengawasan di laut, meskipun sudah ada 13 lembaga/instansi dengan kewenangan di laut. Kejaksaan, sebagai lembaga penuntutan satu-satunya di laut, dianggap sangat penting untuk diikutsertakan dalam penegakan hukum terpadu.
“Kejaksaan selama ini kurang berperan aktif dalam kejahatan-kejahatan yang ada di laut, padahal tindak pidana di laut sangat potensial untuk menambah pendapatan negara melalui denda dan uang pengganti,” ujar Jaksa Agung, Sabtu (13/01/2024).
Jaksa Agung Burhanuddin ST menekankan perlunya optimalisasi peran Intelijen Kejaksaan di bidang kemaritiman. Dengan fokus mendata border-border, mengawasi lalu lintas kapal, dan melakukan pendataan barang di wilayah perairan, Kejaksaan bersiap menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum laut.
Penanggulangan kejahatan laut memerlukan kerja sama intensif dan efektif antarinstansi. Jaksa Agung menyoroti pentingnya satu komando dan satu langkah dalam menjaga Sumber Daya Laut Nasional. Ini tidak hanya melibatkan instansi terkait tetapi juga mengharuskan klasifikasi modus tindak pidana untuk mempermudah koordinasi.
Jaksa Agung Burhanuddin ST menutup perbincangan dengan Tim Media Puspenkum dengan menekankan kesiapan Sumber Daya Manusia Kejaksaan sebagai bagian terpenting dalam penegakan hukum laut.
“Dengan hal ini, Kejaksaan siap menjadi pelaku utama dalam menjaga laut Indonesia dan mengamankan kekayaan bangsa yang luar biasa,” tandasnya. (Dop/Arf)