OPINI
Malang, Kota Pendidikan dan Fenomena Bunuh Diri
Oleh: Pemerhati Kemasyarakatan, Fajar SH
Di Kota Malang, yang sejak lama dipuja sebagai ruang tumbuh kaum terdidik, kita justru dihadapkan pada ironi yang sulit disangkal: meningkatnya kasus bunuh diri di kalangan mahasiswa. Kota yang konon menjanjikan masa depan ini, pada saat yang sama menyimpan ruang-ruang sunyi yang tak terjangkau, ruang di mana individu berhadapan dengan dirinya sendiri tanpa penopang yang memadai.
Kita kerap tergoda membaca peristiwa bunuh diri sebagai tragedi personal: kegagalan akademik, putus cinta, atau tekanan ekonomi. Namun, cara pandang semacam itu tidak hanya menyederhanakan persoalan, tetapi juga menutup kemungkinan untuk memahami akar masalah yang lebih dalam. Bunuh diri, dalam perspektif Emile Durkheim, bukan semata tindakan individual, melainkan gejala sosial, cerminan dari retaknya hubungan antara individu dan struktur yang seharusnya menopangnya.
Mahasiswa di Malang datang dengan harapan besar. Mereka adalah representasi mobilitas sosial: anak-anak muda yang meninggalkan kampung halaman demi mengejar masa depan. Namun di balik itu, mereka juga memikul beban yang tidak ringan, ekspektasi keluarga, tekanan untuk berhasil, serta ketakutan akan kegagalan. Ketika harapan tersebut tidak diimbangi dengan dukungan yang memadai, ia berubah menjadi tekanan yang perlahan menggerus daya tahan mental.
Pada titik ini, institusi pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kritik. Kampus, yang seharusnya menjadi ruang pembentukan manusia secara utuh, kerap terjebak dalam logika produksi: menghasilkan lulusan secepat mungkin dengan standar akademik setinggi mungkin. Mahasiswa diposisikan sebagai “subjek yang harus berhasil”, bukan sebagai manusia yang juga boleh rapuh. Layanan konseling memang hadir, tetapi sering kali bersifat administratif, belum sepenuhnya menjadi ruang aman yang hidup dalam keseharian mahasiswa.
Namun, menyalahkan kampus semata juga merupakan penyederhanaan. Kampus beroperasi dalam kerangka yang lebih besar, yakni sistem pendidikan nasional. Di sinilah negara harus masuk dalam lingkar kritik. Kebijakan pendidikan di Indonesia masih terlalu menekankan kompetisi dan capaian formal, sementara kesehatan mental belum ditempatkan sebagai prioritas yang setara.
Negara seolah mengasumsikan setiap individu memiliki daya tahan yang sama, padahal realitasnya tidak demikian. Ketika standar keberhasilan ditetapkan tinggi tanpa diimbangi sistem dukungan yang kuat, yang terjadi adalah “seleksi sunyi”: mereka yang tidak mampu bertahan akan tersingkir, sering kali tanpa suara.
Kritik terhadap negara bukan berarti menafikan tanggung jawab individu, melainkan menempatkan persoalan ini dalam kerangka yang lebih adil. Sebab individu tidak pernah benar-benar berdiri sendiri; ia selalu berada dalam jaringan struktur yang membentuk cara berpikir dan bertindaknya.
Lebih jauh, ada lapisan lain yang kerap luput, yakni budaya masyarakat itu sendiri. Kita hidup dalam kultur yang ambivalen terhadap kerentanan. Di satu sisi, keberhasilan dipuja; di sisi lain, kegagalan sulit diterima. Mengeluh dianggap lemah, sementara mencari bantuan psikologis masih dibayangi stigma. Akibatnya, banyak individu memilih diam, menyimpan beban hingga mencapai titik yang tidak lagi tertahankan.
Dalam situasi seperti ini, bunuh diri bukanlah keputusan yang lahir dalam satu malam. Ia merupakan akumulasi dari kesunyian yang panjang, kesunyian yang diproduksi oleh sistem yang tidak memberi cukup ruang bagi manusia untuk menjadi tidak sempurna.
Di sinilah relevansi pemikiran Albert Camus mengemuka. Camus menyebut bunuh diri sebagai pertanyaan filsafat paling serius: apakah hidup ini layak dijalani? Pertanyaan ini menjadi genting ketika individu tidak lagi menemukan makna dalam kehidupannya, ketika segala sesuatu terasa mekanis, tanpa kedalaman, tanpa tujuan yang benar-benar dimiliki.
Malang, dalam konteks ini, bukan sekadar lokasi geografis, melainkan simbol. Ia merepresentasikan wajah pendidikan kita hari ini: penuh harapan, tetapi juga menyimpan retakan yang tidak kecil. Kita mampu mencetak manusia cerdas, tetapi belum tentu manusia yang tangguh secara emosional.
Upaya yang selama ini dilakukan cenderung bersifat reaktif. Pemasangan pagar di jembatan, peningkatan pengawasan, atau imbauan moral memang penting, tetapi belum menyentuh akar persoalan. Sebab bunuh diri bukan sekadar tindakan, melainkan proses panjang yang tumbuh dalam diam.
Karena itu, solusi tidak bisa parsial. Kampus perlu mengintegrasikan kesehatan mental ke dalam kehidupan akademik secara serius, bukan sekadar pelengkap. Negara harus merumuskan kebijakan yang menempatkan kesejahteraan psikologis sebagai bagian dari tujuan pendidikan. Pada saat yang sama, masyarakat perlu membangun budaya yang lebih ramah terhadap kerentanan.
Tanpa itu, kita hanya akan terus memproduksi generasi yang tampak kuat di permukaan, tetapi rapuh di kedalaman.
Pada akhirnya, fenomena bunuh diri di Malang adalah cermin. Ia memantulkan cara kita membangun manusia: apa yang kita tuntut, apa yang kita abaikan, dan apa yang kita anggap penting. Jika kita masih melihatnya sebagai persoalan individu semata, maka kita sedang menolak untuk bercermin. Dan selama kita menolak bercermin, kesunyian itu akan terus ada. diam, tetapi mematikan. (*)
