Javasatu,Malang- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang kembali membuat gebrakan. Kali ini, akan memberikan pelatihan bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wanita Klas IIA Sukun, Malang.
Dalam program pelatihan kali ini, Disnaker tidak bergerak sendiri. Melainkan menjalin sinergi dengan dua organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya di Kabupaten Malang. Yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Koperasi dan UMKM serta satu instansi lainnya, BPJS Ketenegakerjaan.
Rapat koordinasi ini digelar perdana di ruangan Kepala Disnaker, Selasa (27/8). Pimpinan rapat, M Yekti Pracoyo menjelaskan, pelatihan terhadap para warga binaan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari instruksi Plt Bupati Malang, Sanusi dengan Kalapas Wanita Klas IIA Sukun saat peringatan HUT ke 74 Republik Indonesia.
“Jadi rencana pemberian pelatihan bagi warga binaan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari komunikasi yang dilakukan oleh Bapak Plt dengan Kalapas,” beber Yekti, Rabu (28/8).
Yekti menjelaskan, secara garis besar Disnaker akan memberikan pelatihan dengan menggandeng salah satu Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang sudah bekerjasama dengan instansi di bawah komando Drs Yoyok Wardoyo MM itu. Setelah diberikan pelatihan, para peserta akan mendapatkan materi mengenai pengembangan usaha lebih lanjut, penjualan dan pendanaan.
“Nah untuk ini rekan-rekan dari Disperindag dan Dinas Koperasi masuk memberikan materi. Sehingga nanti ada tindak lanjut. Tidak hanya berhenti pada pemberian pelatihan saja,” beber laki-laki yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas (Lattas) di Disnaker itu.
Dia sampaikan, tujuan pemberian pelatihan ini agar para warga binaan setelah keluar mereka bisa mandiri secara ekonomi. Sehingga tetap berdaya dengan memanfaatkan soft skill yang dimiliki.
Lebih lanjut, Yekti menambahkan jenis pelatihan yang akan diberikan adalah sulam. Pemateri akan didatangkan dari LPK Ganesha, Kepanjen.
Soal peserta, diperkirakan jumlahnya mencapai puluhan. Cakupannya bukan hanya warga binaan dari Kabupaten Malang saja. Namun, warga binaan yang ada di Lapas Wanita secara umum.
“Nanti jumlahnya tergantung dari Lapas Wanita,” imbuhnya.
Soal pelaksanaan, hal itu akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya. Juga akan dibahas lebih rinci mengenai teknis pelaksanaan. (tik)
