JAVASATU.COM- Ratusan guru honorer melakukan audensi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada Rabu (28/02/2024). Audiensi ini bertujuan memastikan formasi P3K dalam seleksi guru ASN.
Ketua Umum PGRI, Teguh Sumarno, menyampaikan bahwa mereka datang untuk mendapatkan penjelasan mengenai formasi P3K.
“Teman-teman guru honorer ingin menyampaikan aspirasi dan meminta kejelasan terkait formasi P3K. Alhamdulillah rombongan ini diterima oleh Dirjen GTK Nunuk Suryani di Kemendikbudristek,” ujar Teguh Sumarno, Rabu (28/02/2024).
Muhammad Yudha, Ketua Umum GTKHNK wilayah Jawa Timur, menyoroti belum maksimalnya formasi honorer di daerah.
Ia berharap formasi pengangkatan guru honorer menjadi P3K dapat ditarik ke pusat dan diakomodasi oleh Kemendikbudristek.
“Karena ada di beberapa daerah yang pemda nya tidak ada formasi guru honorer untuk diangkat jadi P3K. Nah, kami ingin formasi ini diambil alih oleh pemerintah pusat, khususnya Kemendikbudristek,” jelasnya.
Dirjen GTK Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, mengapresiasi kedatangan guru honorer dan menjelaskan bahwa saat ini sudah dibuka 419.146 formasi bagi guru honorer dalam seleksi ASN P3K tahun ini.
“Formasi P3K, secara keseluruhan 2,3 juta kuota di seluruh instansi pemerintah, dari jumlah tersebut ada 419.146 formasi guru honorer ditambah usulan tendik 82 ribu yang akan diangkat jadi ASN P3K di 2024,” jelas Nunuk.
Terkait pengambilalihan formasi, kata Nunuk, Menteri Kemendikbudristek Nadiem Makarim masih berupaya, meski butuh perubahan undang-undang.
“Bapak menteri masih berusaha, jika formasi ini ditarik ke pusat, harus diubah undang-undangnya dan mencari celah di dalam salah satu pasal. Sebab, saat ini masih menggunakan UU otonomi daerah,” terangnya.
Setelah audensi dengan Kemendikbudristek, ratusan guru honorer melanjutkan ke Kemenkumham untuk mencari kejelasan terkait dualisme kepemimpinan di PB PGRI.
Kemenkumham menyatakan bahwa SK tidak dapat dibatalkan dan menyarankan penyelesaian di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Rombongan guru juga melakukan orasi dukungan di depan Kantor KPU RI, mengapresiasi pelaksanaan Pemilu 2024 yang damai.
Mereka berharap program kenaikan gaji guru honorer menjadi Rp 2 juta per bulan bisa direalisasikan oleh pihak yang terpilih dalam pemilu.
Juru Bicara PB PGRI, Ilham Wahyudi, berterima kasih kepada KPU RI atas pelaksanaan pesta demokrasi yang damai dan tertib.
“Kami berharap siapa pun nanti yang menang pilpres yang diumumkan KPU bisa merealisasikan programnya, terutama kenaikan gaji guru honorer menjadi Rp 2 juta per bulan. Kami ucapkan terima kasih kepada KPU yang sudah menjalankan pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan damai dan tertib,” ujarnya menandaskan. (Saf)