JAVASATU.COM-MALANG- Debat pertama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang 2024 pada Jumat (25/10/2024) malam menyisakan sejumlah kritik tajam untuk calon bupati petahana, HM Sanusi. Direktur Eksekutif Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek), Asep Suriaman, S. Psi, memberikan sorotan khusus terkait berbagai masalah di Kabupaten Malang yang belum teratasi.
Asep mengungkapkan bahwa selama masa kepemimpinan Sanusi, sejumlah kebijakan kontroversial seperti program Universal Health Coverage (UHC) dan tingginya iuran PBID telah membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Jika tidak mampu, jangan mengklaim siap meng-cover. Jangan hanya mengejar penghargaan UHC tanpa mempertimbangkan aspek lainnya. Akibatnya, timbul hutang pada BPJS dan berujung pada pemberhentian Kepala Dinas Kesehatan dr. Wijanto pada 1 Agustus 2023,” ujar Asep, Sabtu (26/10/2024).
Program UHC ini, lanjut Asep, menjadi beban bagi masyarakat ketika kepesertaan PBID di BPJS Kesehatan dinonaktifkan sementara oleh Dinas Kesehatan. Hal ini memicu keluhan dari masyarakat yang tidak bisa menggunakan kartu BPJS mereka di tengah kebutuhan pengobatan.
Tidak hanya sektor kesehatan, pendidikan juga mendapat sorotan. Asep mencatat masih banyak pungutan di sekolah negeri, meski dengan label “infaq” atau “iuran komite,” yang sering kali membebani wali murid.
“Sekolah di Kabupaten Malang belum benar-benar gratis, dan kondisi guru honorer masih memperihatinkan, dengan gaji rendah antara 300 hingga 700 ribu rupiah per bulan,” ujarnya.
Asep juga menyoroti tingginya angka putus sekolah yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Selain itu, sektor infrastruktur dinilai masih belum memadai, terutama dalam perbaikan jalan dan penerangan di sejumlah wilayah, termasuk akses menuju lokasi wisata.
“Mayoritas jalan kabupaten belum merata perbaikannya, masih ada jalan berlubang dan penerangan minim, terutama di jalur wisata. Kondisi ini jelas tidak layak dan tidak aman bagi pengguna jalan,” pungkas Asep.
Debat perdana ini memperlihatkan berbagai kritik terhadap calon petahana, menunjukkan bahwa isu-isu kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi Kabupaten Malang. (Agb/Saf)
