JAVASATU.COM-MALANG- Polemik pengurusan sertifikat tanah di Kabupaten Malang kembali mencuat setelah Daya, seorang warga, mengungkapkan keluhannya terkait proses sertifikasi tanah seluas 1.000 meter persegi yang ia beli di Desa Kasri, Kecamatan Bululawang. Meski sudah empat tahun berlalu sejak pembelian, Daya belum juga mendapatkan kepastian sertifikat atas tanah tersebut.
Masalah bermula ketika Daya mengurus surat pengantar jual beli tanah di balai desa, dengan berbekal surat pengantar dari pemilik tanah yang disaksikan oleh tiga ahli waris.
“Saya datang ke balai desa hanya untuk mendapatkan pengantar dari pemilik tanah. Saya juga sudah membayar biaya administrasi sebesar satu juta rupiah,” ujar Daya pada Selasa (05/11/2024).
Namun hingga kini, tanah yang ia beli seharga Rp30 juta belum dapat disertifikasi karena status kepemilikan masih berada di bawah ahli waris.
“Menurut pihak desa, pengurusan terhambat oleh banyaknya ahli waris yang terlibat, sementara pengurusan administrasi masih membutuhkan data lengkap dari seluruh ahli waris yang jumlahnya terus bertambah,” ungkap Daya.
Daya mengaku sudah beberapa kali mengadukan masalah ini ke Polres Malang, namun hasilnya masih nihil.
“Pihak desa berjanji akan mempercepat proses, tetapi hasilnya tetap nihil. Mereka bilang menunggu program Prona, tapi belum ada kabar,” katanya dengan nada kecewa.
Terpisah, Kepala Desa Kasri, Kusaeri, menjelaskan bahwa proses waris atas tanah tersebut belum menemukan titik terang.
“Pihak penjual merasa kesulitan mengumpulkan data para ahli waris. Secara administrasi tetap memerlukan kelengkapan yang jelas,” ujarnya, Rabu (06/11/2024) saat dikonfirmasi.
Sebagai langkah lanjutan, Kusaeri menyatakan pihaknya telah mengajukan tanah ini dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Namun, Desa Kasri hingga kini belum mendapatkan alokasi program tersebut.
“Berharap agar proses sertifikasi ini bisa segera tuntas dan pengurusan tanah di Kabupaten Malang menjadi lebih tertib dan sistematis,” pungkasnya. (Dop/Saf)
