JAVASATU.COM- Organisasi Masyarakat Madura Asli (MADAS) Nusantara meminta Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk segera mengambil langkah guna mencegah potensi konflik antara warga etnis Madura dan Papua di Yogyakarta.
Ketua Umum MADAS Nusantara, KRH. HM. Jusuf Rizal, SH, menyampaikan kekhawatirannya terhadap insiden yang melibatkan dugaan pemalakan pedagang Madura oleh oknum warga Papua di Yogyakarta. Ia menilai situasi ini bisa memicu ketegangan yang berujung pada bentrokan fisik atau carok, tradisi perkelahian khas Madura.
“Pemalakan terhadap pedagang adalah pelanggaran hukum dan harus dihentikan. Kami tidak ingin masalah ini berkembang menjadi konflik horizontal. Karena itu, kami mendesak aparat dan pemerintah daerah segera bertindak,” ujar Jusuf Rizal di Jakarta, Minggu (9/2/2025).
Perselisihan ini memanas setelah Keluarga Madura Yogyakarta (KMY) mengirim surat tantangan carok kepada tokoh etnis Papua di Yogyakarta, Handardo Novriansiroen. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua KMY, RB. Jugil Adiningrat, SH, dan Sekretaris, M. Fahri Hasyim, SH, MH.
Lima Seruan MADAS Nusantara
Untuk meredam situasi, MADAS Nusantara mengeluarkan lima seruan penting:
- Desakan kepada Kapolda DIY dan Gubernur: MADAS meminta Kapolda DIY dan Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X turun tangan langsung untuk mencegah terjadinya konflik fisik antara kedua kelompok.
- Dokumentasi Tindakan Pemalakan: Pedagang Madura yang menjadi korban diimbau mendokumentasikan setiap tindakan pemalakan, misalnya melalui rekaman CCTV, untuk dijadikan bukti hukum.
- Himbauan kepada Etnis Papua: Jusuf Rizal meminta oknum warga Papua di Yogyakarta menghentikan tindakan pemalakan. Ia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan tempat bagi tindakan premanisme.
- Perlindungan bagi Warga Madura: MADAS meminta Gubernur DIY melindungi seluruh warga, termasuk pedagang Madura yang berkontribusi melalui pembayaran pajak, agar mereka merasa aman dan nyaman dalam berusaha.
- Ajakan Melawan Premanisme: MADAS mengajak seluruh masyarakat Yogyakarta untuk bersama-sama menolak praktik premanisme yang merusak citra kota yang dikenal dengan budaya santun, sebagai kota wisata dan pelajar.
“Saya pernah tinggal di Yogyakarta. Kota ini adem dan tenteram. Jangan biarkan segelintir oknum merusak ketenangan yang sudah terjaga selama ini,” tegas Jusuf Rizal, yang juga menjabat sebagai Presiden LSM LIRA dan Ketua Umum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia).
MADAS Nusantara melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Brigade Komando (Brikom) MADAS Nusantara siap memberikan pendampingan hukum bagi warga Madura yang membutuhkan. Mereka juga memiliki program Bina-Lindung-Sejahtera untuk mendukung kesejahteraan warga Madura di seluruh Indonesia dan luar negeri. (Saf)
