JAVASATU.COM-MALANG- DPRD Kabupaten Malang menyampaikan hasil pembahasan dan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Malang Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna, Rabu (23/4/2025). Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi, S.Sos memaparkan sejumlah catatan strategis untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di tahun mendatang.
Rekomendasi DPRD mencakup empat bidang utama: hukum dan pemerintahan, ekonomi dan keuangan, pembangunan infrastruktur, serta kesejahteraan rakyat.
Bidang Hukum dan Pemerintahan
DPRD menilai capaian Inspektorat yang sudah mencapai APIP Level 3 patut diapresiasi, namun perlu didukung dengan peningkatan jumlah dan kapasitas SDM. Satpol PP dinilai masih kekurangan personel dan fasilitas. BKPSDM diminta mengevaluasi pola mutasi dan meningkatkan pelatihan ASN.
Sementara itu, DPMD diminta melengkapi data Tanah Kas Desa dan memperkuat legalitas BUMDes. Dukcapil memerlukan gedung arsip dan percepatan layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Sektor pertanahan perlu menjadi penggerak utama penataan ruang. DPMPTSP didorong mempercepat digitalisasi perizinan dan integrasi sistem layanan.
Bidang Ekonomi dan Keuangan
Sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) diminta lebih fokus menggarap potensi pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. BUMD seperti PDAM Tirta Kanjuruhan dan Bank Jatim menunjukkan kinerja positif, namun BPR Artha Kanjuruhan dan PT Jasa Yasa dinilai perlu revitalisasi manajemen.
BKAD direkomendasikan memperkuat pengawasan aset dengan sistem barcode dan peningkatan kapasitas SDM pengelola barang milik daerah. Belanja daerah perlu efisiensi tanpa mengganggu pelayanan publik.
Bidang Pembangunan dan Infrastruktur
DPRD menyoroti lemahnya perencanaan dan pengawasan infrastruktur jalan oleh Dinas PU Bina Marga. Proyek pembangunan ibu kota Kepanjen perlu dipercepat. Dinas PU SDA disarankan memiliki command center untuk mengelola irigasi dan bendungan secara terpadu.
Bappeda dinilai belum maksimal dalam menyelaraskan data perencanaan lintas sektor. KEK Singhasari disorot karena dampaknya minim. Bagian SDA diminta meningkatkan pengawasan lingkungan dan aktivitas pertambangan.
Bidang Kesejahteraan Rakyat
Masalah pendidikan menjadi sorotan utama, terutama tingginya angka anak tidak sekolah, kekurangan guru, dan kondisi bangunan sekolah yang rusak. Sektor kesehatan masih menghadapi angka stunting yang tinggi dan fasilitas RSUD yang butuh peningkatan.
DPRD juga menyoroti stagnasi program sosial, polemik UHC, dan belum tersalurnya dana BLT. Permasalahan tenaga kerja, ketahanan pangan, peternakan, dan pemberdayaan perempuan juga masuk dalam catatan, termasuk kebutuhan shelter perlindungan perempuan dan penggabungan beberapa dinas untuk efisiensi.
“Catatan strategis ini kami sampaikan sebagai bentuk keseriusan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Harapannya, seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti demi peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Malang,” ujar Darmadi, Ketua DPRD Kabupaten Malang. (Jup/Arf)
