JAVASATU.COM- Analis kebijakan publik sekaligus pengamat sosial nasional, Nasky Putra Tandjung, menegaskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak boleh dihentikan hanya karena kasus keracunan yang menimpa sejumlah siswa.
Ia menyebut program ini merupakan investasi besar bangsa untuk memperkuat gizi generasi muda.
“Narasi yang meminta penghentian program MBG sangat tendensius, bernuansa politis, tidak objektif, dan tidak konstruktif. Pemerintah seharusnya memperkuat mitigasi dan evaluasi menyeluruh, bukan menghentikannya,” kata Nasky dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Dorong Evaluasi, Bukan Pembubaran
Menurutnya, Badan Gizi Nasional (BGN) harus segera melakukan audit total terhadap rantai pasok hingga distribusi MBG.
Ia menduga ada kelalaian bahkan kemungkinan sabotase untuk merusak citra Presiden Prabowo.
Ungkap Nasky, data BGN mencatat program MBG telah menjangkau 29,8 juta penerima manfaat melalui 8.018 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di seluruh Indonesia.
Program ini juga menciptakan 290 ribu lapangan kerja baru serta melibatkan sekitar 1 juta petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM.
Namun, Nasky mengingatkan masih ada persoalan serius di lapangan. Dari total 8.583 dapur MBG, hanya 34 yang memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
Selain itu, dari 1.379 SPPG, hanya 423 yang memiliki SOP keamanan pangan, bahkan hanya 312 yang benar-benar menerapkan SOP tersebut.
Program Mulia Perlu Perbaikan Tata Kelola
Nasky menilai kelemahan pengawasan menjadi penyebab utama masalah. Meski BGN terbatas dalam sumber daya manusia, menurutnya hal itu tidak bisa menjadi alasan atas terjadinya keracunan massal.
“Ini program mulia Presiden Prabowo. MBG bukan sekadar bantuan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk mencetak anak-anak bangsa yang sehat, unggul, dan cerdas. Generasi emas 2045 berawal dari generasi muda yang gizinya tercukupi,” ujarnya.
Ia mendorong adanya reformasi besar-besaran dalam tata kelola MBG, termasuk pergantian penyelenggara yang dianggap tidak kompeten.
Nasky juga menekankan pentingnya transparansi anggaran, kualitas menu bergizi seimbang, distribusi merata, serta pengawasan publik agar program tidak disalahgunakan secara politik.
Kritik Harus Objektif
Lebih lanjut, Nasky menegaskan kritik tetap penting, namun harus solutif dan konstruktif. Ia menilai ada pihak yang sengaja menggiring opini negatif untuk merusak citra Presiden lewat program MBG.
“Jangan biarkan tangan-tangan jahil merusak misi suci Presiden Prabowo. MBG adalah program ikonis untuk memastikan generasi muda memiliki asupan gizi yang layak,” tegasnya.
Kata Nasky, sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari juga mengungkap lemahnya sertifikasi higiene dan sanitasi di dapur MBG. Dari 8.583 SPPG, hanya 34 yang sudah memiliki SLHS berdasarkan data Kemenkes per 22 September 2025. (saf)