JAVASATU.COM- DPRD Kota Malang menegaskan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 akan diprioritaskan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan optimalisasi pelayanan publik.
Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terhadap KUA-PPAS APBD 2026 di gedung DPRD Kota Malang, Selasa (30/9/2025).
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratananggani Sirraduhita, mengatakan Banggar telah meneliti dokumen KUA-PPAS APBD 2026 dan melakukan penyesuaian dengan mengurangi program yang dianggap tidak fundamental.
“Tahun pertama ini kan investasi di SDM, jadi nanti (APBD 2026) akan lebih banyak ke sana,” kata Amithya.
Ia menjelaskan, fokus pada pengembangan SDM sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 serta RPJMD Kota Malang 2025–2029. Salah satu alasan penguatan alokasi adalah proyeksi pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bakal menambah belanja pegawai dalam APBD 2026.
Meski berdampak pada pengurangan atau penyesuaian anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Amithya memastikan pelayanan publik tetap menjadi prioritas.
“Jadi meski berimbas, pelayanan kepada masyarakat tetap benar-benar harus berjalan optimal,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyatakan efisiensi anggaran akan ditempuh dengan dasar yang jelas. Ia memastikan strategi optimalisasi belanja pegawai sedang disiapkan agar tidak menekan alokasi di OPD.
“Tentu nanti akan kami sampaikan detailnya dalam dokumen Rancangan APBD 2026. Kalau skenario yang kami siapkan kurang optimal, kami akan coba skenario lain,” ujarnya.
Rancangan APBD 2026 Kota Malang dijadwalkan segera dibahas lebih detail oleh DPRD bersama Pemkot Malang sebelum ditetapkan akhir tahun ini. (dop/arf)