JAVASATU.COM- Anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Sony Rudiwiyanto, menegaskan pentingnya edukasi BPJS Kesehatan bagi masyarakat. Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan serap aspirasi atau reses yang digelar di Gedung Pastoral Centre Widya Bhakti, Jalan Ijen, Kota Malang, Jumat (14/11/2025). Di daerah pemilihan (dapil) nya di Klojen.
Sony mengatakan banyak warga masih menghadapi persoalan terkait keaktifan BPJS, mekanisme layanan, hingga prosedur administrasi yang belum dipahami. Karena itu, ia menghadirkan narasumber dari BPJS Kesehatan agar warga mendapatkan penjelasan langsung.
“BPJS ini sangat urgent bagi masyarakat selain pendidikan. Banyak warga bingung kenapa BPJS tiba-tiba tidak aktif. BPJS otomatis nonaktif kalau tidak digunakan selama empat bulan,” kata Sony.
Menurutnya, banyak pertanyaan warga akhirnya terjawab dalam kegiatan tersebut, termasuk alasan status peserta yang berubah hingga prosedur layanan di fasilitas kesehatan.
Dorong Ketua RT-RW Jadi Pusat Informasi Layanan
Sony menjelaskan ia sengaja mengundang ketua RT dan RW se-Kecamatan Klojen agar mereka menjadi perpanjangan informasi bagi warga.
“RTRW harus punya wawasan supaya tidak bingung bertanya ke sana-sini. Mereka bisa langsung membantu masyarakat sebelum ke rumah sakit atau ke BPJS,” ujarnya.
Komisi C, lanjutnya, juga terus mengawasi anggaran mandatory spending sektor kesehatan agar pelayanan publik berjalan optimal. Meski kesehatan bukan konsentrasi pada komisinya.
Soroti Layanan Rumah Sakit dan Klaim BPJS
Sony mengungkapkan masih banyak keluhan terkait pelayanan BPJS di rumah sakit, terutama soal penanganan kasus non-urgensi, mekanisme klaim, hingga prosedur administrasi saat peserta meninggal dunia.
“Ada kasus warga meninggal tapi masih kena tagihan. Itu ada aturannya, kalau meninggal di rumah harus lapor ke BPJS,” jelasnya.
Ia juga menyoroti informasi bahwa BPJS telah membayar klaim rumah sakit hingga ratusan juta rupiah. DPRD, kata Sony, akan mendalami hal tersebut.
“Kami akan mendorong dan menanyakan soal anggaran itu. Iuran Rp12 ribu per orang harus benar-benar kembali ke masyarakat lewat layanan yang baik,” tegasnya.
Kendala Lapangan: Bola Panas BPJS–Rumah Sakit
Sony mengakui masih terjadi saling lempar kewenangan antara BPJS dan rumah sakit, sehingga masyarakat sering kebingungan di lapangan. Namun ia menegaskan bahwa prinsip utama pelayanan kesehatan adalah kemanusiaan.
“Urgent atau tidak urgent, harus tetap dilayani. Menteri Keuangan Pak Purbaya juga bilang, orang punya KTP atau tidak, tetap harus dilayani karena ini urusan nyawa,” tuturnya.
Sony berharap edukasi rutin terus digelar untuk meminimalkan kesalahpahaman warga terkait BPJS, terutama di musim penghujan ketika potensi gangguan kesehatan meningkat. (win/arf)
