JAVASATU.COM – Ratusan buruh yang tergabung dalam DPC SP/SB SEKBER Gresik mengepung Kantor Bupati Gresik dalam aksi damai, Selasa (25/11/2025). Massa dari empat zona wilayah itu menuntut kenaikan UMK, penguatan Unit Reaksi Cepat (URC) Pengawas Ketenagakerjaan, serta penegakan hak normatif dan perlindungan kesejahteraan buruh.
Aksi dipimpin Presidium SEKBER Gresik, Agus Salim, bersama tokoh serikat lainnya, termasuk Ketua Konfederasi SPSI sekaligus Anggota Komisi IV DPRD Gresik, Imam Syaifudin. Setiba di Pemkab Gresik, perwakilan 12 Ketua DPC SP/SB menggelar dialog resmi dengan Pemkab di Ruang Putri Cempo.
Dalam pertemuan tersebut, buruh menyampaikan sejumlah tuntutan utama, meliputi:
-
Rekomendasi kenaikan UMK 8,5–10%
-
Penguatan URC dan permintaan alokasi anggaran APBD 2026
-
Dukungan pemerintah bagi perusahaan yang berpotensi pailit untuk mencegah PHK massal
-
Prioritas tenaga kerja lokal, termasuk di KEK JIIPE
-
Perbaikan layanan UHC dan penyesuaian prosedur LP Laka Lantas
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyatakan Pemkab menyambut positif seluruh aspirasi buruh. Ia menegaskan pemerintah daerah harus menjaga keseimbangan antara perlindungan tenaga kerja dan kenyamanan investor.
“Pemkab Gresik berkomitmen menjaga iklim investasi tetap stabil sambil memprioritaskan kesejahteraan buruh,” ujarnya.
Usai dialog, Bupati Yani turun langsung menemui massa di halaman kantor Pemkab. Di hadapan buruh, ia menyampaikan beberapa langkah konkret, mulai dari tindak lanjut penguatan URC, komitmen mencegah PHK massal, hingga dukungan DPRD terhadap alokasi anggaran URC 2026.
Ia juga menegaskan komitmen penyerapan tenaga kerja lokal dan penguatan koordinasi BPJS Kesehatan. Pemkab, kata Yani, akan mengupayakan pengembalian kewenangan pengawasan ketenagakerjaan ke daerah.
Ketua DPRD Gresik, Syahrul Munir, memastikan pihaknya mendukung penuh kebutuhan teknis yang berkaitan dengan penguatan pengawasan ketenagakerjaan.
“Anggaran URC dan perayaan Mayday 2026 akan kami tanggung penuh,” tegasnya.
Aksi besar tersebut berlangsung tertib tanpa insiden. Situasi kondusif tak lepas dari pola pengamanan humanis aparat gabungan TNI-Polri. Wakapolres Gresik, Kompol Shabda Purusha Putra, yang memimpin apel pengamanan, menyatakan tugas aparat adalah memastikan unjuk rasa berlangsung aman tanpa menghalangi penyampaian pendapat.
“Pengamanan ini untuk memberikan pelayanan agar aksi dapat berjalan tanpa korban, baik materi maupun jiwa,” ujarnya.
Aparat diinstruksikan mematuhi SOP, tidak membawa senjata api, dan bergerak dalam satu komando. Seluruh rangkaian aksi dari empat zona wilayah berjalan lancar hingga massa membubarkan diri secara tertib. (bas/arf)