JAVASATU.COM- Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Malang memaparkan catatan akhir tahun 2025 terkait pengawalan program prioritas nasional di daerah. Fokus utama diarahkan pada pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ketahanan pangan, serta aktivasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang, Zia’ul Haq, menyebut program MBG yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto menunjukkan progres signifikan. Hingga akhir 2025, tercatat 154 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah terbentuk di Kabupaten Malang.
“Dari total 154 SPPG, sebanyak 123 sudah aktif beroperasi, sementara 31 lainnya masih dalam tahap persiapan. Jumlah penerima manfaatnya sudah lebih dari 250 ribu orang,” ujar Zia, Rabu (31/12/2025).
Ia menegaskan Fraksi Gerindra berkomitmen penuh mengawal pelaksanaan MBG agar berjalan sesuai standar operasional. Menurutnya, program ini memiliki peran strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
“Kami memastikan setiap SPPG beroperasi sesuai ketentuan, termasuk yang masih dalam tahap persiapan,” tegasnya.
Zia juga menyatakan Fraksi Gerindra tidak segan melakukan evaluasi dan teguran apabila ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan MBG. Hal itu menyusul adanya insiden keracunan makanan di salah satu sekolah di Kepanjen beberapa waktu lalu.
“Kami tegur, kami datangi, dan kami telusuri. Ini menjadi evaluasi serius. Maklum, ini tahun pertama program berjalan, sehingga pengawasan harus ekstra,” katanya.
Selain MBG, Fraksi Gerindra turut menyoroti capaian ketahanan pangan Kabupaten Malang. Berdasarkan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA), Kabupaten Malang telah mencapai status tahan pangan sejak akhir 2024.
Sebanyak 378 desa dan 12 kelurahan kini berstatus tahan pangan. Tidak ada lagi wilayah yang masuk kategori rentan pangan, baik tingkat rendah maupun sedang.
“Capaian ini harus terus dijaga, mengingat Kabupaten Malang merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Timur,” ujar Zia.
Program prioritas nasional lainnya yang dikawal adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Hingga akhir 2025, tercatat 390 Koperasi Merah Putih telah diaktivasi di seluruh desa dan kelurahan se-Kabupaten Malang.
“Koperasi Merah Putih menjadi instrumen penting untuk menggerakkan ekonomi lokal. Unit usahanya harus disesuaikan dengan potensi dan kearifan lokal masing-masing wilayah,” jelasnya.
Ke depan, Fraksi Gerindra berharap seluruh program prioritas tersebut dapat memberikan dampak yang lebih luas dan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama memasuki tahun 2026. (arf)
