JAVASATU.COM- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa kedaulatan sebuah bangsa tidak akan pernah terwujud apabila kebutuhan pangan rakyatnya masih bergantung pada impor.
Penegasan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Panen Raya sekaligus Pengumuman Swasembada Pangan Nasional di Desa Kertamukti, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).
Dalam pidatonya di hadapan ribuan petani, penyuluh pertanian, serta jajaran pemerintah pusat dan daerah, Prabowo menyatakan bahwa ketersediaan pangan merupakan syarat mutlak kemerdekaan suatu negara.
“Tidak ada bangsa yang merdeka kalau makan tidak tersedia untuk rakyat. Tidak mungkin bangsa merdeka kalau masih tergantung pada bangsa lain untuk pangan,” tegas Prabowo.
Presiden menyebut, keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan dalam waktu satu tahun merupakan capaian strategis yang melampaui target awal empat tahun. Menurutnya, capaian tersebut lahir dari kerja keras dan persatuan seluruh elemen bangsa, terutama petani sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional.
“Satu tahun kita sudah swasembada, satu tahun kita sudah berdiri di atas kaki kita sendiri, satu tahun kita tidak bergantung pada bangsa lain,” ujar Prabowo.
Prabowo mengungkapkan, pengalaman krisis global, termasuk pandemi Covid-19, menjadi pelajaran penting bahwa ketergantungan impor pangan sangat berisiko bagi masa depan bangsa. Saat krisis terjadi, negara-negara produsen beras dan pangan cenderung menahan ekspor demi kepentingan domestik.
Selain beras, Presiden menegaskan pemerintah akan memperluas swasembada ke komoditas lain seperti jagung, singkong, tebu, perikanan, dan peternakan. Upaya tersebut dibarengi dengan kebijakan menekan harga pupuk, benih, dan pakan agar lebih terjangkau bagi petani dan peternak.
“Saya ingin prestasi pemerintahan ini sederhana: harga pangan turun, harga pupuk turun, harga benih turun, dan rakyat semakin sejahtera,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah memberantas kebocoran sumber daya alam dan menindak tegas pelanggaran hukum yang merugikan negara. Ia menekankan bahwa seluruh kekayaan alam harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional tersebut diikuti sekitar 5.000 petani dan penyuluh secara langsung serta lebih dari dua juta peserta secara daring dari berbagai daerah di Indonesia.
Kegiatan ini menjadi penanda penting babak baru ketahanan pangan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. (saf)