JAVASATU.COM- Forum Jamsos Lintas Federasi dan Konfederasi menegaskan agar Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Periode 2026-2031 menjalankan fungsi pengawasan secara serius. Forum mengingatkan Dewas agar tidak sekadar “makan gaji buta” tanpa mengawasi manajemen dan dana publik.
Koordinator Forum Jamsos, KRH HM Jusuf Rizal, SH, mengatakan masyarakat berharap Dewas bisa menjadi benteng pengamanan dana publik dan pengawas yang profesional.
“Forum Jamsos berharap para Dewas yang terpilih benar-benar fokus. Jangan setelah terpilih hanya menikmati gaji dan fasilitas mewah, tapi kerja tidak maksimal,” ujar Jusuf Rizal, di Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Dewas BPJS Ketenagakerjaan yang terpilih terdiri dari Dedi Hardianto (KSBSI), Ujang Romli (KSPSI Jumhur), Sumarjono Saragih (Apindo Palembang), Abdurahman Lahabato (Kadin), dan dr. Alif Noeryanto Rahman (Tokoh Masyarakat).
Sementara Dewas BPJS Kesehatan diisi oleh Afif Johan (KSPSI Andi Gani), Stevanus Adrianto Passat (KSPN Ristadi6), Paulus Agung Pambudi (Apindo), dr. Sunarto (Kadin), dan Lula Kamal (Tokoh Masyarakat).
Jusuf Rizal menekankan bahwa Dewas memiliki tanggung jawab besar karena BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana sekitar Rp860 triliun. Tanpa pengawasan ketat, potensi kebocoran bisa terjadi. Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan mengalami kerugian Rp40 triliun akibat mismanajemen, sementara BPJS Kesehatan kehilangan Rp20 miliar karena korupsi.
Forum Jamsos juga menyoroti kelemahan sistem IT, rendahnya peningkatan keanggotaan BPU (Bukan Penerima Upah) di BPJS Ketenagakerjaan, serta lemahnya pengawasan pelayanan dan permainan rumah sakit di BPJS Kesehatan. Dewas diharapkan turun langsung ke lapangan (“turba”) untuk mendeteksi kebocoran.
“Dewas harus menjadi pengawas yang kritis, jangan hanya syuur sendiri. Dana masyarakat harus aman, tapi tetap profesional,” tegas Jusuf Rizal, yang juga Ketua FSPTSI-KSPSI dan Presiden LIRA.
Selain itu, Forum Jamsos akan mengajak Dewas berdiskusi untuk memberikan masukan terkait titik-titik lemah dan celah pengelolaan BPJS. Jusuf Rizal juga menekankan agar direksi BPJS yang akan ditetapkan Presiden tidak diintervensi hasil seleksi Pansel. Jika ada indikasi intervensi, Forum Jamsos siap mengkritisi. (arf)