JAVASATU.COM- Anggota DPRD Kota Malang Ginanjar Yoni Wardoyo, ST, MT disambati warga persoalan BPJS Kesehatan nonaktif hingga menyoroti tingginya kasus penyakit menular saat menggelar serap aspirasi (reses) di Balai Serbaguna RW 001, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Senin (9/2/2026).
Forum yang menghadirkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, kader kesehatan, perwakilan puskesmas, serta unsur kelurahan dan tokoh masyarakat itu mengerucut pada persoalan layanan kesehatan warga.
Keluhan utama datang dari warga terkait kepesertaan BPJS Kesehatan bantuan pemerintah daerah yang ditangguhkan. Warga mengaku ditolak saat hendak berobat karena status kepesertaan tidak aktif.
“Ini isu nasional. Ada perubahan dan penyelarasan data DTSEN. Kartunya harus rutin digunakan dan datanya terus di-update agar tidak dinonaktifkan,” ujar Ginanjar.
Menurutnya, kartu BPJS yang tidak digunakan dalam periode tertentu berpotensi dinonaktifkan oleh sistem karena dianggap tidak aktif. Ia meminta warga tetap memanfaatkan layanan kesehatan, termasuk untuk kontrol rutin, agar status kepesertaan tetap terjaga.
Selain BPJS, penyakit menular seperti HIV, TBC, dan ISPA juga menjadi perhatian. Berdasarkan paparan Dinkes Kota Malang, sepanjang 2025 tercatat ratusan kasus HIV di wilayah Lowokwaru. Sekitar 27 persen penderita ber-KTP Kota Malang, sedangkan sisanya berasal dari luar daerah.
“Semakin intensif cakupan pemeriksaan, maka temuan akan semakin banyak. Di satu sisi kita prihatin, tapi ini menunjukkan kerja yang baik karena kasus bisa cepat dilokalisir dan ditangani,” katanya.
Sebagai langkah jangka panjang, DPRD Kota Malang menargetkan penyelesaian Perda tentang Penyakit Menular, termasuk HIV dan TBC, pada 2026.
Ginanjar menegaskan Lowokwaru sebagai “etalase Kota Malang” harus menjadi contoh penanganan kesehatan berbasis masyarakat. Ia mendorong peran aktif RT dan RW sebagai motor penggerak kesehatan.
“Visi kita bottom up. Ketua RT dan RW harus menjadi motor penggerak kesehatan di lingkungannya,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya menekan stunting. Angka stunting di Kota Malang, kata dia, berhasil ditekan dari 22 persen menjadi sekitar 8 persen pada November 2025.
“MBG bukan program politik, tapi program menuju Indonesia Emas untuk generasi muda kita,” pungkasnya. (arf)
