JAVASATU.COM- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik siap menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan mengacu pada arahan pemerintah pusat yang mulai berlaku per 1 April 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah efisiensi anggaran di tengah kenaikan harga energi global.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan, penerapan WFH harus berdampak nyata terhadap efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya pada biaya operasional.
“Tujuan pemerintah pusat menerapkan WFH sehari dalam sepekan adalah untuk penghematan anggaran, terutama di tengah lonjakan harga energi,” ujar Gus Yani usai menghadiri Hari Peduli Autisme Sedunia di Gressmall Gresik, Kamis (2/4/2026).
Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai strategis untuk menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM), seiring dinamika global yang turut memengaruhi sektor energi.
“WFH ini diharapkan bisa menjadi langkah efisiensi energi, terutama dalam mengurangi mobilitas harian ASN,” katanya.
Pemkab Gresik, lanjutnya, telah menyiapkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) sebagai panduan bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Pelaksanaan WFH kemungkinan dimulai minggu depan setiap hari Jumat, mengikuti kebijakan pusat,” jelasnya.
Meski demikian, tidak semua sektor akan menerapkan WFH. Layanan publik yang membutuhkan kehadiran langsung, seperti tenaga kesehatan di rumah sakit dan puskesmas, tetap bekerja seperti biasa.
“Untuk sektor pelayanan publik tertentu tidak disarankan WFH karena menyangkut pelayanan langsung kepada masyarakat,” tegasnya.
Selain WFH, Pemkab Gresik juga mendorong langkah penghematan energi lainnya, seperti imbauan bersepeda ke kantor bagi ASN. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat efisiensi sekaligus mendukung gaya hidup ramah lingkungan.
“Ini bagian dari upaya efisiensi yang terukur, baik dari sisi anggaran maupun energi,” imbuhnya.
Bupati Yani menargetkan efisiensi operasional daerah dalam dua bulan ke depan bisa mencapai hingga 50 persen. Hasil penghematan tersebut rencananya akan dibahas bersama DPRD untuk kemudian dialokasikan kembali kepada masyarakat.
“Penghematan ini nantinya akan kami kembalikan ke masyarakat dalam bentuk bantuan sosial maupun pasar murah,” tandasnya. (bas/nuh)
