JAVASATU.COM- Persiapan program Angkutan Pelajar Gratis di Kota Malang terus dikebut. Sebanyak 73 armada angkot telah dipasangi GPS sebagai bagian dari sistem pemantauan kendaraan yang akan melayani pelajar menuju sekolah.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan pemasangan GPS telah dilakukan dan sejumlah armada masih dalam proses penambahan perangkat. Pemkot Malang menargetkan layanan tersebut dapat mulai beroperasi pada akhir Agustus 2026.
“Sudah, kita pasang kemarin GPS-nya. Mereka ini menambah lagi ada beberapa ini, karena itu kan oleh koperasi juga,” ujar Wahyu, Selasa (25/8/2026) pagi.
Wahyu memastikan persiapan program tidak akan ditunda. Menurutnya, tahapan yang tersisa tinggal penyelesaian persiapan sebelum layanan diluncurkan.
“Bulan ini. Kan tinggal launching saja,” tegas Wahyu.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, R. Widjaja Saleh Putra mengatakan pemasangan GPS saat ini telah mencakup 73 angkot. Jumlah armada tersebut masih dapat bertambah hingga mencapai kebutuhan ideal sekitar 80 unit.
“Sampai sekarang sudah 73 angkot terpasang GPS. Nanti masih berkembang sampai idealnya 80,” kata Widjaja.
GPS akan digunakan untuk memantau pergerakan armada selama beroperasi. Selain perangkat pemantau, angkot yang masuk dalam program juga akan diberi stiker khusus sebagai identitas kendaraan Angkutan Pelajar Gratis.
Namun, tidak semua angkot langsung dapat beroperasi dalam program tersebut. Dishub masih memeriksa kelengkapan administrasi kendaraan dan dokumen pengemudi.
Dari pemeriksaan tersebut, masih ditemukan sejumlah persyaratan yang belum lengkap, terutama Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM).
“Kan kami periksa, ada yang kurang STNK dan SIM tidak ada,” jelas Widjaja.
Dari sisi operasional, Pemkot Malang melibatkan koperasi dalam pengelolaan layanan dan pembayaran kepada pengemudi angkot. Skema pembayaran menggunakan pola buy the service (BTS), yakni pemerintah membeli layanan transportasi dari operator.
Pola tersebut mengacu pada mekanisme yang diterapkan dalam layanan Bus Trans Jatim. Besaran pembayaran nantinya memperhitungkan jarak tempuh kendaraan serta Biaya Operasional Kendaraan (BOK).
“Pembelian layanannya bisa sesuai dengan biaya operasional kendaraan atau BOK. Kami mengacu ke Trans Jatim dan peraturan Menteri Perhubungan. Ada ketentuannya, kami sesuaikan dengan anggaran,” pungkas Widjaja.
Dengan pemasangan GPS, pemeriksaan administrasi, dan penyiapan skema pembayaran, Dishub Kota Malang masih mematangkan aspek teknis sebelum Angkutan Pelajar Gratis resmi diluncurkan. Targetnya, layanan tersebut mulai berjalan pada akhir Agustus 2026. (har/arf)
