JAVASATU.COM- Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meluncurkan Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) sekaligus melakukan groundbreaking sejumlah proyek energi baru terbarukan (EBT) di Gilimanuk, Jembrana, Bali.
Analis Kebijakan Publik dan Sosial-Politik Nasional, Nasky Putra Tandjung, mengapresiasi langkah tersebut. Menurutnya, Program PLTS 100 GWp bukan hanya berkaitan dengan penambahan kapasitas listrik, tetapi juga berimplikasi terhadap ketahanan dan kemandirian energi, transisi energi, penguatan industri, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat.
“PLTS 100 GWp harus kita lihat sebagai investasi strategis jangka panjang negara. Ukuran keberhasilannya bukan hanya seberapa besar kapasitas pembangkit yang dibangun, tetapi seberapa jauh energi bersih ini mampu memperkuat kemandirian energi, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Nasky dalam keterangannya, Jumat (28/8/2026).
Nasky menilai kebijakan tersebut sejalan dengan agenda Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo, khususnya dalam memperkuat swasembada energi dan mengoptimalkan sumber daya domestik sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional.
Pada tahap awal, pemerintah meluncurkan 14 proyek PLTS dengan total kapasitas 5.300 MWp yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Nasky menilai langkah tersebut menunjukkan agenda transisi energi mulai bergerak dari tataran kebijakan menuju implementasi pembangunan yang lebih konkret dan terukur.
“Ini merupakan proses penting dalam membangun fondasi energi masa depan Indonesia. Potensi energi surya yang besar harus dikonversi menjadi kekuatan produktif melalui kebijakan, investasi, teknologi, dan tata kelola yang tepat,” jelasnya.
Sinergi Pemerintah dan PLN Jadi Kunci
Nasky, alumnus INDEF School of Political Economy Jakarta, juga mengapresiasi komitmen PT PLN (Persero) dalam mendukung percepatan Program PLTS 100 GWp.
Menurutnya, PLN memiliki posisi strategis karena pengembangan energi surya dalam skala besar membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional, jaringan transmisi dan distribusi, infrastruktur pendukung, teknologi penyimpanan energi, serta sistem pengelolaan listrik yang mampu menjaga keandalan dan keamanan pasokan.
“Sinergi Pemerintah dan PLN merupakan kunci penting keberhasilan Program PLTS 100 GWp. Pemerintah menetapkan arah dan kebijakan strategis, sementara PLN memiliki peran vital dalam memastikan energi terbarukan dapat terintegrasi ke dalam sistem kelistrikan nasional secara andal, aman, efisien, dan berkelanjutan,” kata Nasky.
Ia menilai komitmen PLN untuk mendukung penugasan pemerintah merupakan bentuk konkret kolaborasi kelembagaan dalam mempercepat transformasi energi nasional.
“Komitmen PLN patut diapresiasi. Namun, akselerasi ini harus dibangun melalui kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan Kementerian ESDM, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pembiayaan, akademisi, industri, dan masyarakat. Dengan demikian, kita tidak hanya membangun pembangkit, tetapi juga membangun ekosistem energi terbarukan nasional,” tegasnya.
Lima Klaster PLTS Bali Capai 1.000 MWp
Secara khusus, Nasky mengapresiasi rencana pengembangan lima klaster PLTS di Bali dengan total kapasitas 1.000 MWp, yang didukung Battery Energy Storage System (BESS) sebesar 3.300 MWh.
Menurutnya, Bali memiliki nilai strategis sebagai pusat pariwisata nasional sekaligus salah satu wajah Indonesia di mata dunia.
“Bali memiliki peluang menjadi model pengembangan ekosistem energi bersih yang mengintegrasikan ketahanan energi, teknologi, pariwisata berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan lingkungan,” ujarnya.
Nasky menilai pengembangan PLTS 300 MWp di Klaster Gilimanuk juga dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem kelistrikan sekaligus mendorong terbentuknya ekosistem energi bersih di Bali.
PLTS Dinilai Bisa Ciptakan Efek Ekonomi
Dari perspektif kebijakan publik, Nasky menilai pembangunan PLTS berpotensi menciptakan multiplier effect melalui aktivitas konstruksi, manufaktur, transportasi, jasa, teknologi, investasi, penciptaan lapangan kerja, serta peluang usaha baru.
Namun, ia menekankan efek ekonomi tersebut harus dirancang agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Ketika pengembangan energi terbarukan diikuti penguatan industri dalam negeri, penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan UMKM, dan pengembangan rantai pasok nasional, maka PLTS bukan hanya menghasilkan listrik bersih, tetapi juga menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan negara,” jelasnya.
Nasky mendorong masyarakat lokal diberikan ruang lebih besar melalui pelatihan, peningkatan kompetensi, kesempatan kerja, pemberdayaan UMKM, serta keterlibatan dalam rantai pasok dan industri pendukung energi terbarukan.
Good Governance Jadi Fondasi
Meski memberikan dukungan penuh, Nasky menekankan Program PLTS 100 GWp harus dikawal dengan prinsip good governance, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, keberlanjutan lingkungan, dan pemerataan manfaat.
Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari jumlah megawatt yang berhasil dibangun.
“Ukuran keberhasilannya harus lebih luas. Apakah program ini mampu memperkuat ketahanan energi, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, menggerakkan ekonomi daerah, menjaga lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” paparnya.
Transformasi Energi Dinilai Sejalan dengan Transformasi Ekonomi
Nasky menegaskan transisi energi pada dasarnya merupakan bagian dari transformasi ekonomi nasional. Menurutnya, ketersediaan listrik menjadi salah satu faktor penting dalam produktivitas, industrialisasi, digitalisasi, investasi, pendidikan, kesehatan, dan pemerataan pembangunan.
“Energi listrik merupakan infrastruktur dasar bagi produktivitas, industrialisasi, digitalisasi, investasi, pendidikan, kesehatan, dan pemerataan pembangunan. Karena itu, sistem energi yang bersih, andal, efisien, dan terjangkau akan menjadi salah satu fondasi daya saing Indonesia ke depan,” ungkapnya.
Ia menilai Program PLTS 100 GWp berpotensi menjadi game changer dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian dan kedaulatan energi apabila dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, transparan, dan berbasis perencanaan jangka panjang.
Indonesia memiliki potensi energi surya yang besar. Tantangannya, kata Nasky, adalah memastikan potensi tersebut dikelola melalui kebijakan yang tepat, teknologi yang memadai, pembiayaan berkelanjutan, infrastruktur yang siap, penguatan industri dalam negeri, serta kolaborasi lintas sektor.
“PLTS 100 GWp merupakan momentum strategis bagi Indonesia. Kita patut memberikan dukungan sekaligus mengawalnya secara konstruktif agar program ini benar-benar menjadi fondasi menuju swasembada dan kedaulatan energi, memperkuat ekonomi nasional, serta menghadirkan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat,” pungkas Nasky. (arf)
