JAVASATU.COM- Penguatan perlindungan masyarakat dan tata kelola pemerintahan desa menjadi agenda dalam pengukuhan DPD-DPC Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (ASLINMAS) dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) se-Bali. Desa dinilai memiliki posisi penting sebagai fondasi kehidupan sosial sekaligus bagian dari struktur pembangunan nasional.
Pengukuhan tersebut berlangsung di Lapangan Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali, Sabtu (19/9/2026). Ribuan anggota ASLINMAS dan ABPEDNAS dari berbagai wilayah di Bali hadir dalam kegiatan tersebut.
Jaksa Agung RI sekaligus Ketua Dewan Pembina DPP ABPEDNAS, Prof Sanitiar Burhanuddin, mengatakan penguatan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus ditempatkan dalam kerangka memperkuat masyarakat di tingkat desa. Menurutnya, desa menjadi ruang tempat nilai gotong royong, kekeluargaan, dan kearifan lokal tetap hidup.
“Desa adalah akar pondasi dan struktur nasional bangsa Indonesia. Di sanalah nilai-nilai luhur gotong royong, suasana kekeluargaan dan kearifan lokal tetap hidup dan terjaga,” ujar Burhanuddin dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Senin (5/10/2026).
Dalam konteks perlindungan masyarakat, Burhanuddin menyebut Satlinmas memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat di desa dan kelurahan. Satlinmas tidak hanya menjalankan fungsi ketenteraman dan ketertiban, tetapi juga membantu masyarakat menghadapi bencana, kegiatan sosial, serta potensi kerawanan di lingkungan.
Karena itu, Burhanuddin meminta pengukuhan ASLINMAS tidak berhenti sebagai agenda kelembagaan. Pengurus dan anggota diminta menjalankan mandat organisasi melalui pengabdian kepada masyarakat.
“Pengukuhan pada hari ini bukan hanya sekadar seremonial, melainkan sebuah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan keikhlasan untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara serta masyarakat,” katanya.
Sementara itu, ABPEDNAS ditempatkan sebagai wadah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki fungsi dalam menyerap dan mengawal aspirasi masyarakat. Burhanuddin menyebut posisi tersebut penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa.
“ABPEDNAS menjadi rumah besar bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa serta sebagai mitra pemerintah desa yang memberikan suara bagi aspirasi masyarakat desa,” ujar Burhanuddin.
Menurut Burhanuddin, penguatan tata kelola desa perlu berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat. Pemerintah desa, BPD, dan Satlinmas didorong memperkuat koordinasi dengan tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian utama dalam pelaksanaan tugas.
Penguatan tersebut juga mendapat perhatian dari Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI sekaligus Ketua Dewan Pengawas ASLINMAS Indonesia, Prof Reda Manthovani. Ia menyebut ASLINMAS dan ABPEDNAS memiliki posisi yang saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat desa.
“Ini merupakan komponen-komponen warga yang ada di desa-desa untuk bisa menjaga, pertama keamanan dan juga tata kelola keuangan desa,” jelas Reda.
Reda mengatakan keberadaan asosiasi dari tingkat daerah hingga nasional dapat memperkuat koordinasi anggota sekaligus menjadi wadah untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat desa kepada pemerintah.
Ia juga menyoroti masih adanya perbedaan kebijakan dan fasilitas bagi anggota Satlinmas di berbagai daerah. Menurut Reda, wadah organisasi diperlukan agar kebutuhan anggota dapat disampaikan dan diperjuangkan secara lebih terkoordinasi.
Di sisi lain, ASLINMAS dan ABPEDNAS dinilai dapat berperan sebagai penghubung program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat desa. Reda menyebut sejumlah program yang berpotensi dikembangkan di desa, antara lain budidaya ikan tematik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemberdayaan masyarakat melalui CSR, serta akses beasiswa untuk peningkatan sumber daya manusia.
“Dengan berkumpulnya dan terbentuknya asosiasi ini, program-program pemerintah yang ada di pusat bisa kita tarik ke bawah, ke desa-desa,” kata Reda.
Dalam pengukuhan tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster, jajaran Forkopimda Provinsi Bali, Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Bali, Manggala Utama Pacalang Bali, serta sekitar 1.000 pacalang dari berbagai wilayah Bali turut hadir.
Pengukuhan DPD-DPC ASLINMAS dan ABPEDNAS se-Bali menjadi bagian dari penguatan organisasi yang berkaitan langsung dengan perlindungan masyarakat dan representasi aspirasi warga di tingkat desa.
