JAVASATU.COM- Sejumlah program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga Sekolah Rakyat, menjadi sorotan dalam diskusi publik di Kabupaten Malang, Jumat (16/10/2026).
Para narasumber menilai sejumlah program tersebut perlu dievaluasi, terutama terkait kesiapan anggaran, pengelolaan, dan dampaknya terhadap keuangan pemerintah daerah.
Diskusi bertajuk Refleksi Menuju 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran itu digelar Ruang Nalar bersama BEM Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Kampung Mahasiswa, Dau, Kabupaten Malang. Forum tersebut menghadirkan akademisi dan aktivis pemuda untuk membahas pelaksanaan program pemerintah.
Dosen Fakultas Vokasi UMM, Venus Kusumawardana, menilai pemerintah perlu memastikan kesiapan fiskal sebelum menjalankan program berskala besar. Menurutnya, kondisi anggaran negara dan kewajiban pembayaran utang perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas belanja.
“Di zaman Prabowo saat ini, beliau mengambil satu program yang sebenarnya kita belum siap,” ujar Venus.
Ia membandingkan arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo dengan pemerintahan sebelumnya. Menurut Venus, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menitikberatkan stabilitas fundamental makroekonomi, sedangkan pemerintahan Joko Widodo mendorong pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi ekonomi.
Venus menilai penguatan penerimaan negara perlu dilakukan untuk menopang program berbiaya besar. Ia menyoroti pentingnya menekan kebocoran penerimaan di sektor pajak dan bea cukai.
Sementara itu, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya, Dr. Muh. Lukman Hakim, menyoroti sumber pendanaan dan pengelolaan MBG serta KDMP. Menurutnya, berkurangnya dana transfer ke daerah dapat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah menjalankan program pelayanan publik.
“Akibatnya, pemda memprioritaskan kebutuhan PNS dulu, baru program kerakyatan. Alhasil, banyak program rakyat yang berkurang atau berjalan tidak maksimal karena dananya berkurang,” kata Lukman.
Lukman menegaskan dirinya tidak menolak program MBG maupun KDMP. Namun, ia menilai desain pelaksanaan kedua program tersebut perlu ditinjau agar tidak membebani anggaran daerah.
“Sebenarnya semangatnya sudah bagus, tapi perlu didesain ulang,” ujarnya.
Di sisi lain, Lukman mengapresiasi program Sekolah Rakyat (SR). Ia menilai program tersebut memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, termasuk anak jalanan yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan.
“Program yang bagus adalah SR. Di jalanan mulai berkurang anak jalanan, karena di SR isinya selain anak miskin, juga anak jalanan,” tuturnya.
Aktivis pemuda, Randi Satrizal L., mengatakan kalangan aktivis menghadapi dilema dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Menurutnya, sejumlah program layak didukung, tetapi kebijakan yang bermasalah tetap harus dikritisi.
“Aktivis hari ini dilema. Kalau saya mengambil posisi sebagai mitra strategis. Kalau salah, kita kritik. Kalau benar, kita dukung,” kata Randi.
Ia juga mengingatkan generasi muda agar tidak menggantungkan seluruh harapan kepada pemerintah. Menurutnya, pemuda perlu membangun kemampuan dan kemandirian diri dalam menghadapi berbagai tantangan.
“Pemuda harusnya menaruh ekspektasi ke dirinya sendiri, bukan ke orang lain,” ujarnya. (saf/saf)
