JAVASATU.COM- DPRD Kabupaten Malang akan mengecek langsung lokasi tanah yang digunakan sebagai Balai Desa Sumberagung, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, menyusul aduan dugaan sengketa kepemilikan antara keluarga ahli waris Kasim dan pemerintah desa.
Pengecekan lapangan dilakukan untuk mencocokkan dokumen kepemilikan yang diajukan kedua pihak sekaligus memastikan batas dan riwayat tanah tersebut. Langkah itu dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Rabu (11/11/2026).
RDPU tersebut menghadirkan pihak pemohon dari kalangan advokat bersama keluarga ahli waris, perwakilan masyarakat Desa Sumberagung, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Redam Guruh Krismantara, mengatakan terdapat perbedaan keterangan mengenai asal-usul dan status kepemilikan tanah yang kini digunakan sebagai balai desa.
Berdasarkan keterangan pihak pemohon, tanah tersebut merupakan milik keluarga Kasim yang kemudian disebut telah dibeli seseorang bernama Syamsiah. Sementara itu, pemerintah desa menyebut tanah tersebut merupakan hibah dari Kartono, yang memiliki hubungan keluarga sebagai ayah angkat Kasim.
Kedua pihak juga menunjukkan sejumlah dokumen yang diklaim sebagai bukti kepemilikan, di antaranya Akta Jual Beli (AJB), Letter C, dan surat pernyataan.
“Ini kan menjadi rancu karena kedua belah pihak membawa bukti-bukti. Ada yang membawa AJB, Letter C, surat pernyataan, dan lain sebagainya. Ini harus kita uji dulu,” ujar Redam, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, DPRD tidak bisa mengambil kesimpulan hanya berdasarkan keterangan salah satu pihak. Riwayat tanah dan keabsahan dokumen perlu ditelusuri dengan melibatkan pemerintah desa, OPD terkait, serta masyarakat setempat.
Karena itu, Komisi I merencanakan penyelesaian melalui beberapa tahapan. Setelah RDPU, DPRD akan melakukan pengecekan langsung ke lokasi, kemudian menggelar rapat lanjutan untuk membahas hasil pemeriksaan.
“Kalau tidak November, Desember ini kita agendakan. Yang jelas, kita harus cek dulu berkas ini betul atau tidak. Kita juga akan melibatkan stakeholder terkait agar rekomendasi DPRD nantinya sesuai fakta dan data,” tegasnya.
Redam menyebut persoalan kepemilikan tanah tersebut telah berlangsung cukup lama, bahkan diperkirakan belasan hingga puluhan tahun. Namun, pengaduan resmi kepada DPRD baru disampaikan sekitar dua pekan sebelum RDPU berlangsung.
Ia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah dan jalur kekeluargaan. Meski demikian, masing-masing pihak tetap memiliki hak untuk menempuh jalur hukum apabila tidak menemukan kesepakatan.
Selain menelusuri bukti kepemilikan, DPRD juga akan mencermati kemungkinan adanya kesalahan administrasi dalam proses peralihan maupun pencatatan status tanah pada masa lalu.
Sementara proses penelusuran berlangsung, bangunan Balai Desa Sumberagung masih digunakan untuk menunjang operasional pemerintah desa dan pelayanan kepada masyarakat. (agb/arf)
