JAVASATU.COM- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mendorong penerapan pembangunan inklusif dengan memastikan perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, serta akses yang setara dalam berbagai sektor.
Pengarusutamaan gender (PUG) menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan prinsip kesetaraan dalam setiap kebijakan pembangunan.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif saat membuka Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi Masyarakat Tahun 2026 di Ruang Mandala Bakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Kamis (12/11/2026).
Alif menegaskan, kesetaraan gender bukan bertujuan mempertentangkan peran perempuan dan laki-laki. Sebaliknya, keduanya harus saling mendukung dan berkolaborasi dalam berbagai bidang kehidupan.
“Kesetaraan gender bukanlah upaya untuk mempertentangkan atau menyaingi peran salah satu pihak, melainkan bagaimana laki-laki dan perempuan dapat saling bermitra, berkolaborasi, dan menguatkan dalam berbagai sektor kehidupan,” ujarnya.
Menurut Alif, pengarusutamaan gender harus diterapkan dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi hingga pengawasan.
Dengan pendekatan tersebut, setiap kebijakan dan program pemerintah diharapkan mampu memberikan akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat pembangunan secara adil bagi perempuan maupun laki-laki.
Salah satu penerapannya terlihat dalam kebijakan pelayanan kesehatan. Alif menyebut Pemkab Gresik telah mengalokasikan anggaran Rp 120 miliar untuk program Universal Health Coverage (UHC) guna mendukung jaminan pelayanan kesehatan masyarakat.
Ia menegaskan, masyarakat yang memiliki KTP Gresik dapat memperoleh pelayanan kesehatan gratis di puskesmas tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan.
“Pokoknya punya KTP Gresik, kalau sakit ke puskesmas, gratis. Kami tidak membedakan ini laki-laki atau perempuan. Laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan pelayanan,” tegasnya.
Alif juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menyukseskan pembangunan inklusif. Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan dukungan berbagai elemen untuk menyebarluaskan pemahaman mengenai kesetaraan gender.
“Kami tidak bisa mengawasi sendiri. Kami tidak bisa bertemu sampai 1,3 juta orang. Karena itu, kami titip masyarakat Kabupaten Gresik kepada Bapak Ibu semua untuk membantu menyampaikan dan meluruskan informasi kepada masyarakat,” ungkapnya.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, pondok pesantren, organisasi perempuan, organisasi kemasyarakatan, serta instansi vertikal dapat memperkuat penerapan pengarusutamaan gender di Kabupaten Gresik.
Sementara itu, Kepala Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik Titik Ernawati menyampaikan sosialisasi PUG tersebut diikuti 200 peserta dari berbagai unsur, meliputi perguruan tinggi, pondok pesantren, organisasi perempuan, lembaga masyarakat, dan instansi vertikal.
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai konsep, strategi, serta implementasi pengarusutamaan gender. Sosialisasi juga mendorong keterlibatan aktif perempuan dan laki-laki dalam pembangunan daerah.
Materi disampaikan oleh Luluk Farida Mukhtar, Dewan Pembina Pondok Pesantren PPAI Darunajah Malang, dan Ubaidillah, Ketua PC ISNU Kabupaten Gresik. Kegiatan dimoderatori Nur Khosiah.
Turut hadir Ketua GOW Kabupaten Gresik Sinta Puspitasari Asluchul Alif, perwakilan Kementerian Agama, perguruan tinggi, pondok pesantren, organisasi perempuan, organisasi masyarakat, forum anak, karang taruna, organisasi pemuda, unsur lintas agama, serta instansi vertikal. (bas/arf)
