JAVASATU.COM- Sahabat Polisi Nusantara (SPN) mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam mengatasi persoalan pengangguran melalui Program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN). Program tersebut dinilai menjadi inovasi Polri untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan keterampilan masyarakat, serta mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Apresiasi itu disampaikan menyusul peluncuran program POLIRAN yang dirangkaikan dengan POLIRAN Job Fair 2026 di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/11/2026).
Koordinator Nasional Sahabat Polisi Nusantara (SPN), Nasky Putra Tandjung, menilai inisiatif Kapolri tersebut mencerminkan perubahan paradigma kepolisian. Menurutnya, peran Polri tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), tetapi juga semakin responsif terhadap persoalan sosial dan ekonomi.
Nasky menyebut POLIRAN sebagai langkah progresif karena menempatkan Polri sebagai institusi negara yang turut berkontribusi mencari solusi atas persoalan mendasar masyarakat, khususnya keterbatasan akses pekerjaan dan pengangguran.
“Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil (civil society), kami menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap gagasan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melalui program POLIRAN. Ini merupakan bentuk kepemimpinan yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Polri tidak hanya hadir menjaga keamanan, tetapi juga berupaya menghadirkan solusi konkret terhadap persoalan sosial dan ekonomi masyarakat,” ujar Nasky dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Alumnus INDEF School of Political Economy Jakarta tersebut menjelaskan, POLIRAN memiliki relevansi dengan agenda pembangunan nasional, khususnya Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Program ini dinilai sejalan dengan poin keenam Asta Cita yang menekankan pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Nasky, pengangguran merupakan salah satu tantangan pembangunan nasional yang membutuhkan penanganan kolaboratif lintas sektor. Karena itu, keterlibatan Polri dalam menjembatani pencari kerja dengan dunia usaha dinilai strategis untuk memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) tercatat sebesar 4,91 persen pada Agustus 2024. Angka tersebut turun menjadi 4,85 persen pada Agustus 2025 dan kembali menurun menjadi 4,75 persen pada Agustus 2026.
Nasky menilai tren penurunan tersebut perlu diperkuat melalui berbagai kebijakan dan program pemberdayaan ekonomi yang mampu memperluas akses masyarakat terhadap pekerjaan.
Ia menjelaskan, POLIRAN berpotensi menjadi jembatan antara kebutuhan dunia usaha dan ketersediaan tenaga kerja melalui sejumlah kegiatan, mulai dari fasilitasi pelatihan keterampilan, sertifikasi kompetensi, bursa kerja (job fair), hingga penyaluran tenaga kerja ke berbagai perusahaan.
“Program ini penting karena persoalan pengangguran tidak cukup diselesaikan hanya dengan membuka lowongan pekerjaan. Diperlukan pula peningkatan kompetensi, akses informasi, transparansi proses rekrutmen, dan pendampingan agar masyarakat memiliki kesempatan yang adil untuk memperoleh pekerjaan sesuai kemampuan dan kualifikasinya,” jelasnya.
SPN Apresiasi Komitmen Kapolri Berantas Percaloan Kerja
Selain program peningkatan keterampilan dan perluasan akses pekerjaan, SPN juga mengapresiasi ketegasan Kapolri dalam memberikan perhatian terhadap pemberantasan praktik percaloan tenaga kerja.
Penegasan agar masyarakat tidak takut melaporkan praktik percaloan dinilai sebagai bentuk komitmen perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan melalui proses rekrutmen yang transparan, adil, dan bebas dari pungutan liar maupun penyalahgunaan kewenangan.
Menurut Nasky, penegakan hukum terhadap praktik percaloan harus menjadi bagian integral dari pelaksanaan POLIRAN. Kesempatan kerja, kata dia, harus dapat diakses berdasarkan kompetensi dan persyaratan yang berlaku, bukan ditentukan oleh kemampuan membayar perantara atau praktik ilegal lainnya.
Ia juga menilai POLIRAN memiliki dimensi strategis dalam perspektif keamanan sosial. Terbukanya kesempatan kerja, meningkatnya keterampilan, dan membaiknya kesejahteraan masyarakat merupakan faktor penting dalam memperkuat ketahanan sosial sekaligus mengurangi potensi kerawanan yang dapat memengaruhi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Keamanan dan kesejahteraan masyarakat memiliki keterkaitan yang erat. Ketika masyarakat memperoleh akses pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik, ketahanan sosial akan semakin kuat. Karena itu, POLIRAN merupakan pendekatan preventif yang patut diapresiasi karena menghubungkan agenda pemberdayaan ekonomi dengan upaya menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,” ungkapnya.
SPN Dorong POLIRAN Berkelanjutan hingga Tingkat Desa
Nasky menambahkan, keberhasilan POLIRAN membutuhkan sinergi dan kolaborasi berkelanjutan antara Polri, kementerian dan lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, perusahaan, lembaga pendidikan, balai pelatihan kerja, serta berbagai elemen masyarakat.
SPN berharap POLIRAN tidak berhenti pada kegiatan seremonial atau penyelenggaraan bursa kerja semata. Program tersebut diharapkan dapat dikembangkan secara berkelanjutan dengan jangkauan lebih luas hingga tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, bahkan desa.
Menurut Nasky, evaluasi berkala, transparansi penyaluran tenaga kerja, pengawasan proses rekrutmen, serta pengukuran jumlah pencari kerja yang berhasil memperoleh pekerjaan menjadi aspek penting untuk memastikan efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan program.
“Semangat Polisi Bersama Masyarakat harus diwujudkan melalui kehadiran dan kerja nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. POLIRAN menjadi salah satu contoh bahwa Polri dapat berperan sebagai katalisator kolaborasi sosial dan ekonomi untuk membantu menjawab persoalan bangsa,” tegas Nasky.
Menutup keterangannya, SPN kembali menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto beserta seluruh jajaran Polri atas komitmen dan dedikasi dalam menghadirkan inovasi pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
SPN meyakini, melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan integritas, serta implementasi program yang konsisten dan berkelanjutan, POLIRAN dapat memberikan kontribusi positif dalam memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung agenda pengentasan kemiskinan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
“Polisi Bersama Masyarakat, Sahabat Polisi Nusantara, Bersinergi Mengabdi untuk Negeri.”
(arf/arf)
