JAVASATU.COM- Seorang oknum anggota Polres Majalengka berinisial MAW dilaporkan ke Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Majalengka. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan MAW dalam aktivitas penagihan utang kepada keluarga Suhenda, warga Kabupaten Majalengka.

Pelaporan dilakukan Suhenda bersama istrinya dengan didampingi tim kuasa hukum, Mustain, SAg, SH, MH, dan Muhyi, SAg, SH, pada Rabu (18/11/2026). Selain dugaan keterlibatan oknum anggota polisi, keluarga juga mempersoalkan mekanisme penagihan pinjaman, besaran bunga, serta penguasaan sejumlah aset.
Kuasa hukum keluarga Suhenda, Mustain, mengatakan laporan tersebut berawal dari peristiwa penagihan utang yang dilakukan seorang perempuan berinisial F sekitar Februari 2026. Utang tersebut, menurut keterangan pihak keluarga, merupakan pinjaman anak perempuan Suhenda berinisial R.
Mustain menyebut, dalam proses penagihan tersebut, F diduga didampingi MAW yang disebut bertugas di Bagian Operasi (Bag Ops) Polres Majalengka. Oknum anggota polisi tersebut diklaim datang mengenakan seragam dinas kepolisian.
“Dia menjadi beking seorang oknum Bhayangkari berinisial F. Datang ke rumah klien kami untuk melakukan penagihan, padahal klien kami tidak merasa meminjam uang kepada F. Yang meminjam itu anaknya,” kata Mustain kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).
Menurut Mustain, kehadiran oknum anggota polisi berseragam dalam proses penagihan tersebut membuat keluarga Suhenda merasa tertekan. Ia mengakui tidak ada ancaman verbal yang disampaikan secara langsung, tetapi kehadiran aparat dinilai menimbulkan tekanan psikologis bagi keluarga.
Kuasa hukum juga menyampaikan adanya persoalan terkait sejumlah aset keluarga, termasuk rumah, sertifikat tanah, dan sepeda motor yang menurut pihaknya diduga berada dalam penguasaan pihak lain.
Keluarga Persoalkan Bunga Pinjaman
Selain dugaan keterlibatan oknum anggota polisi, keluarga Suhenda juga mempersoalkan besaran bunga pinjaman yang disebut mencapai 10 persen per hari.
Mustain mengatakan, berdasarkan keterangan yang diperoleh tim kuasa hukum saat proses konfrontasi, F disebut mengakui menjalankan usaha pinjaman uang dengan bunga sebesar 10 persen per hari.
Apabila peminjam tidak membayar sesuai waktu yang ditentukan, bunga tersebut disebut bertambah dua persen menjadi 12 persen per hari.
“Bagaimana tidak dikatakan rentenir? Bunganya 10 persen per hari, bukan per bulan. Kalau hari itu tidak bisa membayar, bertambah lagi dua persen menjadi 12 persen,” ujarnya.
Mustain menyebut nilai awal pinjaman berada di kisaran Rp100 juta lebih dan kemudian meningkat menjadi sekitar Rp170 juta.
Sementara itu, berdasarkan perhitungan pihak keluarga, total pembayaran yang telah dilakukan disebut mencapai lebih dari Rp1 miliar. Angka tersebut diklaim belum termasuk nilai aset yang dipersoalkan dalam perkara ini.
“Yang sudah dikembalikan hampir Rp1 miliar lebih. Itu belum termasuk aset. Dari Ammer saja ada sekitar Rp700 juta, kemudian R sendiri sudah mengembalikan pinjaman sekitar Rp200 juta lebih. Belum rumah dan sebagainya,” ungkapnya.
Kuasa Hukum Pertanyakan Pengalihan Sertifikat Rumah
Persoalan lain yang disampaikan keluarga Suhenda berkaitan dengan sertifikat rumah yang disebut telah berpindah penguasaan.
Mustain mempertanyakan proses transaksi yang mendasari pengalihan sertifikat tersebut. Menurut keterangannya, dokumen itu diduga berpindah melalui transaksi jual beli antara Suhenda dengan seseorang berinisial RV, yang disebut memiliki hubungan keluarga dengan F.
Kuasa hukum juga mempertanyakan proses penyerahan sertifikat dari salah satu bank syariah di Majalengka setelah kewajiban pinjaman yang berkaitan dengan dokumen tersebut diselesaikan.
Mustain menduga terdapat ketidaksesuaian prosedur dalam proses penyerahan dokumen. Ia menyebut sertifikat tersebut diserahkan pihak bank kepada notaris, kemudian diteruskan kepada seseorang berinisial DN.
“Seharusnya sertifikat itu dikembalikan kepada Bank terlebih dahulu. Kemudian bank memastikan kepada siapa dokumen tersebut akan diserahkan dan memastikan pihak-pihak yang berkepentingan hadir,” katanya.
Mustain mengaku telah memperoleh keterangan dari seseorang berinisial Y yang disebut berasal dari pihak bank. Berdasarkan keterangan tersebut, pihak bank disebut merasa menjadi korban penipuan.
Atas persoalan itu, tim kuasa hukum menyatakan masih mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dinilai berkaitan dengan proses penyerahan sertifikat tersebut.
Laporan Dugaan Pidana Juga Disampaikan ke Polres Majalengka
Mustain mengatakan, keluarga Suhenda telah menempuh dua jalur pengaduan. Selain melaporkan MAW ke Propam terkait dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian dalam penagihan utang, keluarga juga menyampaikan laporan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan ke bagian Pidana Umum (Pidum) Polres Majalengka.
“Kami berharap laporan di Propam diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Polisi harus benar-benar mengayomi masyarakat kecil, terutama masyarakat awam yang tidak memahami persoalan hukum,” tegas Mustain.
Ia berharap laporan yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti secara profesional dan transparan.
“Kami ingin mencari keadilan untuk klien kami. Jangan sampai ada lagi praktik rentenir yang berkeliaran dan masyarakat kecil menjadi korban,” pungkasnya. (eko/arf)






