
OPINI
Mengapa Kode Pelat Nomor Lebih Kuat dari Batas Provinsi?
Oleh: Khayla Ayu Wulandari – Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM)
(Opini untuk memenuhi tugas mata kuliah)
Pembagian tanda wilayah pada kendaraan di Indonesia bermula dari ekspedisi militer Inggris pada 1811. Saat itu, armada Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles berhasil merebut Batavia dari tangan Belanda-Prancis. Dalam pendudukannya di Pulau Jawa, militer Inggris membagi wilayah operasional berdasarkan urutan kedatangan dan penugasan 26 batalion pasukan yang dibawa. Setiap batalion ditandai dengan satu kode huruf, mulai dari A hingga Z.
Mekanisme penamaannya bersifat situasional dan mengikuti garis logistik militer. Batalion yang pertama kali menaklukkan atau ditempatkan di suatu wilayah akan menjadikan huruf identitas batalion tersebut sebagai penanda kendaraan di daerah itu.
Berdasarkan catatan sejarawan M.C. Ricklefs (2008) mengenai ketatnya kontrol administrasi pada masa transisi pemerintahan Raffles, Batavia sebagai pusat pemerintahan ditempati Batalion B. Sementara itu, wilayah Banten di sisi barat diserahkan kepada Batalion A, sedangkan Surabaya di sisi timur ditaklukkan oleh Batalion L.
Pola penamaan tersebut sepenuhnya bersifat administratif-militer. Inggris menggunakannya untuk mengontrol pergerakan kereta kuda dan angkutan logistik di wilayah-wilayah yang berhasil mereka taklukkan.
Ketika Inggris mengembalikan Nusantara kepada Belanda melalui Konvensi London, pemerintah kolonial Hindia Belanda memilih mempertahankan sistem tersebut karena dinilai efektif dalam memetakan wilayah kepemilikan aset.
Pada periode 1917 hingga 1921, melalui regulasi resmi Kentekenreglement voor motorrijtuigen yang tercatat dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indië (1917), Belanda melakukan reorganisasi besar-besaran terhadap ordonansi atau kebijakan pemerintah mengenai kendaraan bermotor.
Kode-kode peninggalan militer tersebut kemudian ditata ulang dan diperluas fungsinya untuk mencakup wilayah administratif baru, yakni sistem keresidenan (residentie) yang membawahi beberapa kabupaten (afdeeling).
Melalui penataan ulang tersebut, kode D dilegalkan untuk Keresidenan Priangan (Bandung). Sementara itu, pembagian wilayah di Jawa Tengah dan Yogyakarta disempurnakan berdasarkan warisan politik dan kultural lokal, seperti kode AD untuk Surakarta, AB untuk Yogyakarta, dan AA untuk Kedu.
Sebagaimana diulas Jean Gelman Taylor (2003) dalam kajiannya mengenai struktur sosial-spasial Jawa, sistem keresidenan sengaja dibentuk Belanda untuk mengendalikan kebebasan komersial dan perpajakan berdasarkan batas-batas wilayah yang ditetapkan pemerintah kolonial, di tengah keragaman budaya masyarakat pribumi.
Meskipun sistem keresidenan secara resmi telah dihapus dari birokrasi pemerintahan Indonesia merdeka dan digantikan dengan pembagian wilayah provinsi serta kabupaten/kota, format kode pelat nomor peninggalan kolonial tersebut tetap bertahan hingga sekarang.
Keberlanjutan sistem ini lebih banyak diperkuat oleh pertimbangan efisiensi basis data kepolisian daripada nilai historis pelat nomor itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, Korlantas Polri tetap mempertahankan pembagian wilayah historis tersebut.
Perombakan total kode pelat nomor agar sesuai dengan batas provinsi modern diperkirakan membutuhkan biaya infrastruktur data yang sangat besar. Selain itu, perubahan tersebut akan menuntut restrukturisasi sistem hukum registrasi kendaraan nasional serta penggantian fisik jutaan dokumen kendaraan, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Proses tersebut dinilai tidak efisien dan berpotensi membebani anggaran negara secara berlebihan.
Konsekuensinya, keberadaan kode pelat nomor peninggalan kolonial menemukan relevansi baru pada era modern. Kode tersebut tidak lagi sekadar berfungsi sebagai penanda administratif kendaraan, tetapi juga berkembang menjadi alat pengelompokan sosial dan penanda identitas daerah di jalan raya. Maknanya pun dapat berbeda atau bersifat relatif bagi setiap individu.
Batas-batas imajiner yang diwariskan sejak abad ke-19 ini terbukti masih tertanam kuat dalam kesadaran kolektif masyarakat. Bahkan, keberadaannya seolah lebih bertahan dibandingkan peta resmi hasil pemekaran provinsi yang ditetapkan oleh para politisi kontemporer.
Daftar Pustaka
-
Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri). (2021). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Jakarta: Kepolisian RI.
-
Ricklefs, M. C. (2008). A History of Modern Indonesia since c. 1200. London: Palgrave Macmillan.
-
Staatsblad van Nederlandsch-Indië. (1917). Kentekenreglement voor motorrijtuigen (Ordonansi Pendaftaran Kendaraan Bermotor Hindia Belanda 1917–1921). Batavia: Landsdrukkerij.
-
Taylor, J. G. (2003). The Social World of Batavia: Europeans and Eurasians in Dutch Asia. Wisconsin: University of Wisconsin Press.





