JAVASATU.COM- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana memberikan persetujuan terhadap penghentian penuntutan pada lima kasus, Senin (15/1/2024), berdasarkan prinsip keadilan restoratif (restorative justice). Kelima tersangka yang mendapatkan penghentian penuntutan meliputi:
- Kristoforus Bali Ate, S.IP alias Kristo dari Kejaksaan Negeri Sleman, tersangka pelanggaran Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
- Munawir Kahar alias Nawir dari Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, tersangka pelanggaran Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
- Slamet Riyadi bin (Alm.) H. Sain dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, tersangka pelanggaran Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
- Sri Maryahi alias Ecin dari Kejaksaan Negeri Pohuwato, tersangka pelanggaran Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
- I Agung Pranata bin Amrullah dan II Fajar Kurniadi bin Alm Rasuludin dari Kejaksaan Negeri Simeulue, tersangka pelanggaran Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang
Menurut Fadil Zumhana, beberapa alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif meliputi:
- Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf.
- Tersangka belum pernah dihukum;
- Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;
- Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
- Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
- Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi;
- Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar;
- Pertimbangan sosiologis;
- Masyarakat merespon positif.” Ungkap JAM-Pidum, Dr. Fadil Zumhana
Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum. (Dop/Nuh)
