JAVASATU.COM- Aliansi Solidaritas Peduli Kepulauan Riau (ASPEK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (22/12/2025). Massa mendesak Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan pemerintah pusat turun langsung ke Kabupaten Lingga dan Kota Batam, Kepulauan Riau, untuk meninjau dugaan kerusakan lingkungan dan konflik lahan.
Aksi yang dimulai sejak siang hari itu berlangsung damai dengan pengamanan ketat dari Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya. Massa membawa mobil komando dan membentangkan spanduk serta poster berisi tuntutan agar pemerintah mencegah kerusakan hutan dan lahan di Kepri.
Dalam orasinya, peserta aksi menyuarakan kekhawatiran atas dugaan penggundulan hutan dan perusakan hutan bakau yang dinilai berpotensi menimbulkan bencana lingkungan. Mereka juga menyoroti aktivitas sejumlah perusahaan yang disebut merugikan masyarakat setempat.
Inisiator ASPEK, Zuhardi Putra, yang berasal dari Kabupaten Lingga, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat Kepri kepada pemerintah pusat.
“Kami meminta Satgas PKH turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil di Kabupaten Lingga dan Kota Batam. Jangan sampai Kepulauan Riau mengalami bencana lingkungan seperti yang terjadi di beberapa wilayah Sumatra,” ujar Zuhardi di sela aksi.
Dalam pernyataan sikapnya, ASPEK menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta Presiden Prabowo Subianto meningkatkan perhatian terhadap pelestarian lingkungan di Kepulauan Riau, khususnya di wilayah Lingga dan Batam. Mereka juga mendesak Kementerian Kehutanan mengevaluasi dan meninjau ulang perizinan perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut.
Selain itu, massa meminta transparansi terkait perluasan lahan dan penguasaan tanah negara maupun tanah masyarakat yang dinilai berdampak pada kehidupan warga setempat.
Zuhardi menegaskan, pihaknya tidak menolak investasi, namun meminta agar aktivitas usaha tidak merugikan masyarakat dan lingkungan. Ia juga menyatakan akan menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar jika aspirasi mereka tidak mendapat tindak lanjut.
“Pemerintah pusat harus melihat langsung kondisi di lapangan, jangan hanya menerima laporan yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Kami mendukung investasi, tetapi harus berkeadilan dan tidak merugikan masyarakat,” tegasnya.
Hingga aksi berakhir, perwakilan ASPEK belum mendapat tanggapan resmi dari Satgas PKH maupun instansi terkait. (arf)