JAVASATU.COM- Anggota DPRD Kabupaten Gresik, H. Husnul Aqib, menyosialisasikan dua peraturan daerah (Perda) kepada masyarakat Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Minggu (15/11/2026).
Dua regulasi tersebut mengatur larangan peredaran minuman keras (miras) serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Sosialisasi berlangsung di Aula Kecamatan Dukun dan dihadiri unsur Nahdlatul Ulama (NU), tokoh masyarakat, perwakilan lembaga pendidikan, serta warga setempat.
Dua regulasi yang disosialisasikan yakni Perda Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2024 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras dan Perda Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
Dalam pemaparannya, Husnul Aqib menjelaskan substansi kedua perda tersebut sekaligus dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Sosialisasi Perda Nomor 19 Tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya peredaran minuman keras dan ketentuan hukum yang mengaturnya.
Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan keluarga dan desa dari peredaran minuman keras yang dinilai dapat merusak generasi muda.
Sementara itu, Perda Nomor 7 Tahun 2026 menekankan pentingnya penghormatan dan perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas. Regulasi tersebut diharapkan mendorong kesetaraan akses, khususnya di bidang pendidikan, bagi penyandang disabilitas.
“Kami mengajak masyarakat untuk senantiasa menghormati, melindungi, serta memenuhi hak-hak penyandang disabilitas agar mereka mendapatkan kesetaraan akses bidang pendidikan,” ungkap Husnul Aqib yang akrab disapa Kaji Aqib.
Ia juga berharap masyarakat yang mengikuti sosialisasi dapat meneruskan informasi mengenai kedua perda tersebut hingga tingkat desa agar ketentuan di dalamnya dipahami dan diterapkan secara luas.
Menurutnya, pemahaman terhadap peraturan daerah diperlukan untuk mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman, bermartabat, adil, dan sejahtera, khususnya di Kecamatan Dukun.
Kegiatan sosialisasi berlangsung secara interaktif dengan melibatkan peserta dari berbagai unsur masyarakat.
Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman warga mengenai regulasi daerah serta peran masyarakat dalam pelaksanaannya. (hoo/arf)
