JAVASATU.COM- Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) III Malang, Asep Kusdinar, menekankan pentingnya integrasi ekonomi desa dan kota dalam mewujudkan Malang Raya sebagai kawasan megapolitan. Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada infrastruktur dan pertumbuhan perkotaan, tetapi juga harus mendorong pemerataan ekonomi masyarakat desa.
Hal itu disampaikan Asep saat menjadi dosen praktisi di hadapan mahasiswa Program Doktor (S3) Departemen Ilmu Pertanian, Fakultas Bio Industri Pertanian dan Kehutanan, Universitas Brawijaya, Selasa (13/10/2026).
Asep menjelaskan, Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang memiliki potensi ekonomi yang saling melengkapi. Kota Malang unggul di sektor pendidikan, perdagangan, jasa, dan ekonomi kreatif. Kota Batu memiliki kekuatan pada pariwisata dan pertanian, sedangkan Kabupaten Malang mempunyai potensi pertanian, perkebunan, industri, kehutanan, kelautan, hingga pariwisata.
Menurutnya, seluruh potensi tersebut perlu diintegrasikan agar pembangunan Malang Raya Megapolitan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata.
“Megapolitan tidak boleh hanya dimaknai sebagai pertumbuhan kota. Kita harus membangun hubungan yang saling menguatkan antara kota dan desa. Kota menjadi pusat inovasi, perdagangan, jasa, dan pengembangan teknologi, sedangkan desa memiliki kekuatan pada produksi pangan, perkebunan, sumber daya alam, serta ekonomi berbasis potensi lokal. Keduanya harus terhubung dan tumbuh bersama,” jelas Asep.
Asep menilai desa harus diperkuat sebagai pusat produksi dan pengembangan ekonomi, bukan sekadar wilayah penyangga perkotaan. Produk pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan perlu didukung teknologi, industri pengolahan, pembiayaan, serta akses pasar.
Ia juga menyoroti keberadaan 67 perguruan tinggi negeri dan swasta di Malang Raya yang dinilai dapat mendukung pengembangan riset terapan, teknologi pertanian, digitalisasi usaha, dan inovasi produk lokal.
Kolaborasi perguruan tinggi dengan pemerintah dan pelaku usaha diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat daya saing ekonomi masyarakat desa.
“Potensi desa harus diubah menjadi kekuatan ekonomi. Pertanian harus terhubung dengan industri pengolahan dan pasar, perkebunan harus mampu menghasilkan nilai tambah, dan potensi kelautan harus dikelola secara berkelanjutan. Dengan begitu, masyarakat desa memiliki kesempatan lebih besar untuk menjadi pelaku utama pembangunan,” ungkapnya.
Selain penguatan ekonomi desa, Asep menekankan pengembangan ekonomi hijau (green economy) dan ekonomi biru (blue economy) sebagai bagian dari pembangunan Malang Raya Megapolitan.
Sektor ekonomi hijau mencakup pertanian berkelanjutan, perkebunan, hortikultura, konservasi sumber daya air, dan pengelolaan lingkungan. Komoditas seperti apel, jeruk, alpukat, pisang, durian, sayuran, tebu, dan kopi robusta dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah.
Sementara itu, ekonomi biru diarahkan pada pengembangan perikanan tangkap, pengolahan hasil laut, usaha kelautan, dan pariwisata bahari dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Asep juga menyinggung peran infrastruktur, termasuk Jalan Tol Pandaan–Malang dan Jalur Lintas Selatan (JLS), dalam meningkatkan konektivitas antardaerah.
Menurutnya, pembangunan jalan harus diikuti penguatan sentra ekonomi, UMKM, pariwisata, dan jaringan pemasaran agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di wilayah yang dilalui.
Khusus JLS, Asep melihat adanya peluang pengembangan ekonomi kawasan selatan Jawa Timur. Namun, peluang tersebut harus didukung kesiapan desa dalam mengembangkan produk unggulan dan meningkatkan kualitas layanan pariwisata.
“JLS harus membuka peluang, desa harus menjadi penggerak ekonomi, dan kolaborasi harus memastikan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat. Megapolitan yang kita bangun bukan hanya tentang menghubungkan wilayah, melainkan membangun keterkaitan antarpotensi agar desa dan kota dapat tumbuh bersama,” tegasnya.
Asep menambahkan, pengembangan Malang Raya Megapolitan membutuhkan kerja sama pemerintah daerah, pemerintah desa, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat. Sinergi tersebut diperlukan untuk menghubungkan pembangunan infrastruktur dengan penguatan ekonomi lokal serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. (wes/arf)
