JAVASATU.COM- Memasuki tahun pertama periode keduanya, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito mencatat penguatan signifikan di sektor pelayanan publik, meski dihadapkan pada efisiensi anggaran Rp265 miliar dan kerusuhan massa pada 30 Agustus 2025.
Pada awal periode kedua, Pemerintah Kabupaten Kediri terdampak kebijakan penyesuaian fiskal dari pemerintah pusat dengan nilai efisiensi mencapai Rp265 miliar. Di saat bersamaan, kerusuhan yang terjadi akhir Agustus 2025 menyebabkan kerusakan sejumlah fasilitas publik, termasuk kantor pemerintahan.
Pemkab Kediri bergerak melakukan pemulihan fisik dan normalisasi layanan secara bertahap agar masyarakat tetap dapat mengakses layanan administrasi tanpa hambatan.
Salah satu capaian utama adalah peresmian Mall Pelayanan Publik (MPP) yang dilakukan sebulan pasca kerusuhan. MPP dirancang sebagai pusat layanan terpadu untuk mempermudah pengurusan administrasi masyarakat.
Sejak diresmikan hingga Januari 2026, MPP mencatat lebih dari 11.360 kunjungan dengan rata-rata 100–130 pengunjung per hari.
“Meski di tengah efisiensi, MPP harus tetap jalan. Ini salah satu bentuk konsistensi Pemkab dalam melayani masyarakat,” ujar Mas Dhito, Sabtu (21/2/2026).
Selain MPP, penguatan layanan administrasi kependudukan (adminduk) juga dilakukan melalui program Satu Hari Jadi Masuk Desa (Sahaja Suka). Layanan ini kini tersedia di 326 desa atau sekitar 95 persen dari total desa di Kabupaten Kediri.
Melalui program tersebut, warga dapat mengurus dokumen langsung di kantor desa sesuai domisili, tanpa harus ke kecamatan atau Dinas Dukcapil.
Jenis layanan yang tersedia meliputi paket Akta Kelahiran (KK dan KIA), paket Akta Kematian (KK dan KTP elektronik), serta pengurusan Kartu Keluarga seperti pecah KK, pembaruan elemen data, dan perubahan KK lama menjadi barcode atau tanda tangan elektronik (TTE).
Sejak diluncurkan awal 2025 hingga Februari 2026, program Sahaja Suka telah menerbitkan 9.501 dokumen adminduk. Rinciannya, 4.942 Kartu Keluarga, 1.144 Akta Kelahiran, 1.144 Kartu Identitas Anak (KIA), dan 2.271 Akta Kematian.
Memasuki tahun kedua kepemimpinannya, Mas Dhito menegaskan komitmen memperkuat pelayanan berbasis desa dan digitalisasi.
“Keberhasilan pemerintah diukur dari bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan dari layanan-layanan yang diberikan,” pungkasnya. (kur/arf)
