JAVASATU.COM-MALANG- Bank Indonesia (BI) Perwakilan Malang menyatakan komitmennya untuk mendukung pengembangan pariwisata di Malang Raya termasuk di wilayah Kedungkandang Kota Malang.

Hal itu mengemuka dalam audiensi antara BI Malang dengan Komunitas Malang Peduli Demokrasi (MPD) yang digelar di kantor perwakilan BI Malang, Jalan Merdeka Utara No. 7 Kota Malang, Selasa siang (22/4/2025).
Dalam pertemuan, Presiden MPD Imam Muslich memaparkan sejumlah gagasan pengembangan wisata di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, termasuk konsep integrasi potensi wisata seperti Sumur Maut, Komplek Makam Ki Ageng Gribig, hingga kawasan Wonokoyo dengan monumen Hamid Rusdi dan wisata Aeng.
“Kami membayangkan skema wisata yang bisa menghidupkan perekonomian lokal. Dari wisata Sumur Maut, lalu ke makam Ki Ageng Gribig hingga monumen Hamid Rusdi di Wonokoyo dengan wisata Aeng nya, semuanya bisa jadi satu paket perjalanan yang menarik bagi wisatawan,” jelas Imam Muslich.
Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Perwakilan BI Malang, Febrina menyambut baik gagasan tersebut. Menurutnya, sektor pariwisata merupakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang potensial, sehingga BI siap berkolaborasi untuk mendukung program pengembangan pariwisata di Malang Raya, termasuk di Kedungkandang.
“Kami memandang pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi yang penting. BI tentu sangat terbuka untuk sinergi, khususnya dalam hal penguatan SDM, pengembangan ekosistem pembayaran digital, hingga mendorong investasi di sektor ini,” ujarnya.
Selain membahas potensi pariwisata, pertemuan tersebut juga menyinggung upaya BI dalam memperluas pemanfaatan sistem pembayaran digital seperti QRIS, yang diharapkan mampu memudahkan transaksi wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Pembayaran digital, termasuk QRIS, bisa menjadi solusi bagi wisatawan, terutama mancanegara, agar lebih mudah bertransaksi tanpa perlu repot menukar uang tunai,” tambahnya.

Pertemuan ini juga menjadi momentum diskusi lintas sektor, termasuk rencana penguatan infrastruktur pendukung wisata yang akan melibatkan pemerintah daerah dan stakeholder terkait. (Saf)