JAVASATU.COM- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menetapkan rencana perlindungan 38.673,07 hektare Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2026-2046.
Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga ketersediaan lahan pertanian, mendukung ketahanan pangan, sekaligus mengendalikan alih fungsi lahan di tengah perkembangan industri dan permukiman.

Wakil Bupati Gresik dr. Asluchul Alif mengatakan, pembangunan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan industri dan ekonomi. Potensi pertanian, perikanan, ekosistem mangrove, serta kekayaan budaya dan wisata religi juga harus dijaga dalam kebijakan penataan ruang.
“Pembangunan Gresik tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan sektor industri dan ekonomi. Kita juga memiliki potensi pertanian, perikanan, ekosistem mangrove, serta kekayaan budaya dan wisata religi yang harus dijaga dan dikembangkan secara berimbang,” ujar Alif saat sosialisasi RTRW Kabupaten Gresik 2026-2046 di Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Rabu (18/11/2026).
Dalam dokumen RTRW tersebut, KP2B seluas 38.673,07 hektare terdiri atas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 34.061,99 hektare dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas 4.611,08 hektare.
Penetapan kawasan pertanian tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan penataan ruang Kabupaten Gresik selama 20 tahun ke depan. Perlindungan lahan pertanian juga menjadi perhatian di tengah posisi Gresik sebagai kawasan penyangga metropolitan Gerbangkertosusila dan pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.
Alif menyebut, Gresik memiliki potensi pengembangan wilayah yang besar dengan keberadaan kawasan industri, pelabuhan, jalan nasional, jalan tol, hingga rencana jaringan kereta api. Namun, perkembangan tersebut harus diimbangi dengan pengendalian pemanfaatan ruang agar tidak mengorbankan kawasan pertanian dan lingkungan.
Menurutnya, tantangan penataan ruang Gresik juga mencakup pengendalian banjir, alih fungsi lahan, perlindungan kawasan lindung, serta pemerataan infrastruktur.
“RTRW tidak boleh hanya menjadi dokumen perencanaan yang digunakan sebagai persyaratan administratif semata. Namun, RTRW harus menjadi acuan nyata dalam setiap proses perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, pelaksanaan investasi, dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Gresik,” tegasnya.
Selain kawasan pertanian, RTRW Gresik 2026-2046 mencakup pengaturan struktur dan pola ruang, kawasan strategis, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Dari total wilayah perencanaan sekitar 126.891,31 hektare, sebanyak 91,83 persen diarahkan sebagai kawasan budidaya, sedangkan 8,17 persen lainnya menjadi kawasan lindung.
Wabup Gresik juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyelaraskan program pembangunan dengan kebijakan tata ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang harus dilakukan secara konsisten, terutama terhadap kawasan pertanian, kawasan lindung, wilayah rawan bencana, dan kepentingan masyarakat.
Sosialisasi RTRW 2026-2046 tersebut digelar di Mandala Bhakti Praja, lantai 4 Kantor Bupati Gresik, dan diikuti sejumlah pemangku kepentingan dari unsur legislatif, pemerintah, serta kalangan perencana. (bas/arf)





