JAVASATU.COM- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dapur MBG yang tidak memenuhi standar dipastikan terancam penutupan sebagai bagian dari penegakan aturan di lapangan.
“Kalau tidak sesuai standar, bisa kami rekomendasikan untuk evaluasi bahkan penutupan. Ini bagian dari komitmen menjaga kualitas program,” tegas Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, dalam forum Rembuk Akur di Kantor Bupati Gresik, Kamis (2/4/2026).
Saat ini, terdapat sekitar 132 dapur MBG di Kabupaten Gresik, dengan 112 dapur telah beroperasi dan sisanya masih dalam tahap persiapan. Pemkab menekankan bahwa fokus pelaksanaan tidak lagi sekadar jumlah dapur, tetapi lebih pada kualitas makanan, higienitas, serta tata kelola yang akuntabel.
Untuk memastikan hal tersebut, Pemkab Gresik telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG yang bertugas melakukan pengawasan langsung di lapangan. Satgas ini juga memiliki kewenangan memberikan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap dapur yang tidak memenuhi ketentuan.
“Sejak dapur beroperasi, ada waktu maksimal tiga bulan untuk memenuhi standar laik higienis sanitasi. Jika tidak terpenuhi, pasti disuspensi,” ujar Alif.
Selain aspek higienitas, standar lain yang wajib dipenuhi meliputi kualitas gizi makanan, kepatuhan harga bahan pangan, hingga pengelolaan limbah. Pemkab juga membuka ruang pendampingan bagi dapur yang belum memenuhi fasilitas, khususnya dalam pengolahan limbah agar tidak berdampak pada lingkungan.
Di sisi lain, DPRD Gresik turut mengawasi pelaksanaan program tersebut. Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muchammad Zaifuddin, menyebut masih ada kendala di lapangan, terutama terkait komunikasi antar pelaksana.
“Empat unsur di dapur harus solid. Kalau komunikasinya lemah, pelaksanaan pasti bermasalah,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya konsistensi penerapan standar yang telah ditetapkan, mengingat masih ditemukan perbedaan pelaksanaan di sejumlah dapur.
Sementara itu, Koordinator Wilayah MBG Gresik, Syahrir Mujib, mengungkapkan bahwa program ini menyasar kelompok luas, mulai dari pelajar hingga kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Namun, tantangan seperti perbedaan harga bahan baku dan keterbatasan SDM masih menjadi perhatian.
“Transparansi dan komunikasi menjadi kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga,” jelasnya. (bas/nuh)
