JAVASATU.COM- Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni menjelaskan alasan dirinya tidak ikut dalam rombongan Presiden Prabowo Subianto saat melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sumatera untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Raja Antoni mengatakan kunjungan Presiden Prabowo bersama Panglima TNI dan Kapolri difokuskan pada penguatan dukungan personel serta peralatan untuk penanganan karhutla, termasuk penambahan helikopter untuk operasi water bombing.
“Seperti yang sudah dijelaskan Bapak Mensesneg kepada media bahwa kunjungan Bapak Presiden ke Kalimantan dan Sumatera fokus untuk menambah kekuatan, penambahan personel dan peralatan seperti heli untuk water bombing dan sebagainya. Dan oleh karena itu Bapak Panglima TNI dan Kapolri yang diajak dalam rombongan,” kata Raja Antoni saat meninjau penanganan karhutla di Jambi, Selasa (25/8/2026).
Raja Antoni memastikan ketidakhadirannya dalam rombongan Presiden bukan karena masalah komunikasi. Ia menyebut koordinasinya dengan Presiden tetap berjalan baik dan dirinya justru menjalankan tugas di lapangan sesuai arahan Kepala Negara.
“Komunikasi saya sebagai pembantu presiden dengan Bapak Presiden berjalan dengan baik. Beliau bos yang komunikatif. Saya turun ke Riau, Sumsel, Kalteng, Kalsel, Kalbar dan hari ini di Jambi ada seizin dan atas perintah beliau,” ujarnya.
Menurut Raja Antoni, dirinya telah turun langsung ke sejumlah daerah yang terdampak karhutla, mulai dari Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat hingga Jambi. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau penanganan karhutla sekaligus memastikan instruksi Presiden berjalan di lapangan.
Sementara Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sumatera dengan fokus memperkuat operasi penanganan karhutla melalui dukungan TNI dan Polri, termasuk personel serta peralatan pendukung.
Raja Antoni menegaskan dirinya tetap menjalankan tugas sebagai pembantu Presiden dengan turun langsung ke wilayah yang membutuhkan penanganan karhutla.
Dengan pembagian tugas tersebut, penguatan penanganan karhutla diharapkan berjalan lebih cepat melalui koordinasi antara pemerintah pusat, TNI, Polri dan pemerintah daerah. (saf)
