JAVASATU.COM- Pemerintah pusat bersama DPR RI meluncurkan program P5 HAM yang menyasar generasi muda, khususnya Generasi Z (Gen Z). Di Malang, program ini dilaksanakan di Kampus Universitas Insan Budi Utomo (UIBU) pada Jumat (14/11/2025).
Program ini bertujuan menanamkan kesadaran akan pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) sejak dini kepada generasi muda.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, Nando Yussele Mardika S.H., M.Si, yang terlibat dalam pelaksanaan program, menjelaskan bahwa pemilihan perguruan tinggi sebagai lokasi acara bukan tanpa alasan.
“Memang targetnya adalah generasi muda. Program ini bukan untuk korban (pelanggaran HAM), tetapi lebih pada penyadaran kepada generasi muda itu sendiri,” ujar Nando di kampus UIBU Malang, saat didapuk menjadi narasumber.
Nando menjelaskan, P5 HAM merupakan program kerja sama yang dilaksanakan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota DPR RI. Di Malang, program ini merupakan bagian dari aspirasi yang dibawa oleh anggota DPR RI Dr. Ahmad Basarah.
“Program ini dilaksanakan khusus untuk di dapilnya anggota DPR masing-masing,” tambahnya.
Selain menyasar Gen Z, program ini juga menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Tujuannya, agar insan pers turut aktif dalam mengawasi pelaksanaan dan penegakan HAM di masyarakat.
Saat ditanya mengenai cara efektif mengatasi masalah HAM di Indonesia, Nando menekankan pentingnya kemauan politik (political will) dari pemerintah.
“Pertama, tentu butuh political will dari pemerintah. Saya lihat dengan adanya program ini, artinya ada kesadaran dari pemerintah,” tegasnya.
Ia menyebut program ini sebagai langkah maju untuk memastikan implementasi HAM sesuai amanat konstitusi, khususnya Pasal 28A sampai 28J UUD 1945. DPR, lanjutnya, akan terus melakukan pengawasan terhadap aspek-aspek yang masih kurang dalam pelaksanaannya.
Nando juga menegaskan bahwa P5 HAM dirancang untuk melibatkan Gen Z secara aktif dalam apa yang ia sebut sebagai ‘demokrasi deliberatif’ di aspek hak asasi.
“Tujuannya agar generasi muda paham dan ikut melaksanakan soal hak asasi manusia,” pungkasnya. (saf/jup)