JAVASATU.COM-MALANG- Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Dr. Suyadi, S.Pd, MM, menegaskan pentingnya kebijakan yang lebih berpihak pada pendidikan swasta dalam audiensi bersama Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Malang, Kamis (21/3/2025).
Audiensi yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, SS, serta sejumlah anggota Komisi D ini membahas berbagai persoalan yang dihadapi sekolah swasta, termasuk penerimaan peserta didik baru (PPDB), anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), serta beban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang semakin tinggi dalam tiga tahun terakhir.
Dr. Suyadi menyoroti pentingnya keseimbangan antara sekolah negeri dan swasta agar tidak terjadi penurunan jumlah siswa di lembaga pendidikan swasta. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan terkait PPDB harus mempertimbangkan keberlangsungan sekolah swasta yang kini mengalami tantangan berat.
“Tantangan sekolah swasta semakin besar, terutama dalam hal penerimaan siswa dan pembiayaan operasional. Kami akan memperjuangkan agar ada solusi yang lebih adil, termasuk terkait alokasi BOSDA dan kebijakan PBB bagi sekolah swasta,” ujar Suyadi.
BMPS juga meminta pemerintah untuk tidak menambah jumlah SMP negeri guna menjaga keseimbangan antara sekolah negeri dan swasta. Mereka berharap pagu siswa di sekolah negeri tetap sesuai dengan ketentuan Kementerian Pendidikan.
Dr. Suyadi menegaskan bahwa DPRD Kota Malang akan terus berupaya mencarikan solusi atas berbagai permasalahan pendidikan di Kota Malang.
“Semoga ada kebijakan yang lebih inovatif dan berpihak pada sekolah swasta agar pendidikan di Kota Malang tetap berkualitas dan berkeadilan,” pungkasnya. (Saf)
