JAVASATU.COM- Generasi Pemuda Presisi Nusantara (GPPN) mengapresiasi amanah yang diberikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Koordinator Nasional GPPN Nasky Putra Tandjung menilai penempatan Jenderal Listyo Sigit di KSP memiliki arti strategis dalam memperkuat koordinasi pemerintahan, mengendalikan program prioritas nasional, serta mendorong percepatan penyelesaian berbagai hambatan implementasi agenda pembangunan dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Nasky, seluruh proses tersebut pada akhirnya harus bermuara pada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
“Keputusan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan amanah kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan memiliki nilai strategis. Rekam jejak, pengalaman kepemimpinan, komitmen, kontribusi, dan dedikasi beliau selama menjalankan tugas kenegaraan merupakan modal penting dalam mengemban amanah baru tersebut,” ujar Nasky dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (5/10/2026).
KSP Dinilai Punya Peran Strategis
Nasky menjelaskan, secara kelembagaan KSP memiliki posisi strategis dalam memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden, terutama dalam pengendalian program prioritas nasional dan pengelolaan isu strategis.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, fungsi tersebut membutuhkan kemampuan memantau perkembangan agenda prioritas, mengidentifikasi hambatan implementasi, serta mendorong koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar kebijakan berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan.
Karena itu, menurut Nasky, jabatan strategis seperti KSP membutuhkan pengalaman kepemimpinan, kemampuan membangun koordinasi lintas institusi, kapasitas mengelola persoalan kompleks, serta pemahaman terhadap dinamika pemerintahan dan masyarakat.
“Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, efektivitas sebuah jabatan strategis sangat dipengaruhi oleh kemampuan pejabatnya dalam menerjemahkan mandat kelembagaan menjadi kerja yang konkret, terukur, dan berdampak. Di sinilah pengalaman dan kapasitas kepemimpinan menjadi penting,” katanya.
Pengalaman Listyo Sigit Jadi Modal di KSP
Nasky, yang merupakan alumnus INDEF School of Political Economy Jakarta, menilai Jenderal Listyo Sigit Prabowo memiliki pengalaman yang relevan dengan karakter tugas strategis di KSP. Ia menyebut penempatan tersebut sebagai “The Right Man in the Right Place.”
Menurut Nasky, istilah tersebut dalam konteks tata kelola pemerintahan dimaknai sebagai kesesuaian antara pengalaman, kapasitas, rekam jejak, dan karakter tanggung jawab yang dipercayakan kepada seorang pejabat.
“Penilaian tersebut tidak semata-mata didasarkan pada latar belakang institusional, tetapi juga pada pengalaman kepemimpinan, kemampuan membangun koordinasi, pengelolaan persoalan kompleks, serta pemahaman terhadap dinamika pemerintahan dan masyarakat,” ujar Nasky.
Ia menambahkan, Jenderal Listyo Sigit memiliki pengalaman panjang di institusi negara, termasuk memimpin Polri pada periode 2021–2026.
“Pengalaman tersebut memberikan perspektif mengenai persoalan keamanan, pelayanan publik, koordinasi antarlembaga, serta dinamika sosial, demokrasi, budaya, dan politik yang berkembang di masyarakat. Modal pengalaman tersebut dapat menjadi salah satu faktor pendukung dalam menjalankan tugas strategis di KSP,” tegasnya.
Jenderal Listyo Sigit kemudian menjalankan amanah sebagai Kepala Staf Kepresidenan setelah dilantik Presiden Prabowo dan melaksanakan serah terima jabatan pada Senin, 5 Oktober 2026.
Dalam serah terima jabatan tersebut, Sigit menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan tugas KSP dan membantu mengawal pelaksanaan program prioritas Presiden. Ia juga menyatakan kesiapan mengawal Asta Cita dan 17 program prioritas Presiden, termasuk agenda ketahanan pangan, energi, hilirisasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
GPPN Soroti Pengawalan Asta Cita
Bagi GPPN, komitmen tersebut menunjukkan tugas KSP tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi juga berkaitan dengan pengawalan agenda strategis pemerintah agar implementasinya berjalan efektif.
KSP memiliki posisi penting dalam pengendalian program prioritas nasional, monitoring dan evaluasi, serta mendorong penyelesaian berbagai hambatan yang berpotensi mengganggu pencapaian target pembangunan.
“KSP harus mampu menjadi simpul koordinasi yang memastikan kebijakan tidak berhenti pada tataran perencanaan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, pengendalian, monitoring, evaluasi, serta penyelesaian berbagai hambatan implementasi menjadi sangat penting,” jelas Nasky.
Menurutnya, agenda Asta Cita Presiden memiliki cakupan luas sehingga membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah.
Dalam konteks tersebut, KSP memiliki posisi penting untuk membantu Presiden memperoleh gambaran mengenai perkembangan pelaksanaan program, mengidentifikasi persoalan di lapangan, serta mendorong penyelesaian berbagai hambatan yang membutuhkan koordinasi lintas sektor.
“Ukuran keberhasilan tentu bukan semata-mata siapa yang menduduki jabatan, tetapi sejauh mana fungsi kelembagaan dapat bekerja secara efektif dan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, kami berharap pengalaman, integritas, dan kapasitas Jenderal Listyo Sigit dapat diterjemahkan menjadi kerja kelembagaan yang konkret, terukur, efektif, dan akuntabel,” ujar Nasky.
GPPN Siap Bersinergi dalam Komunikasi Publik
Di sisi lain, GPPN menegaskan kesiapan bersinergi dan berkolaborasi sebagai bagian dari masyarakat sipil dan organisasi kepemudaan dalam membangun ruang partisipasi publik yang konstruktif.
GPPN memandang masyarakat sipil tidak hanya memiliki fungsi kontrol sosial, tetapi juga dapat berkontribusi dalam membangun komunikasi publik, memperkuat literasi kebijakan, serta membantu masyarakat memahami berbagai program pemerintah secara objektif dan bertanggung jawab.
“GPPN siap bersinergi dan berkolaborasi dengan Kantor Staf Kepresidenan dalam membangun komunikasi publik yang sehat, khususnya dalam menyampaikan informasi dan capaian strategis program-program pemerintah kepada masyarakat,” kata Nasky.
Menurutnya, kolaborasi tersebut harus tetap berada dalam koridor kepentingan publik, transparansi, objektivitas, dan edukasi masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi mengenai kebijakan pemerintah, tetapi juga dapat memahami tujuan, proses, capaian, maupun tantangan dalam pelaksanaannya.
“Kami ingin mengambil posisi sebagai bagian dari masyarakat sipil yang konstruktif. Ketika terdapat kebijakan dan program pemerintah yang memberikan manfaat bagi masyarakat, tentu perlu disampaikan secara objektif agar publik mengetahui dan memahami capaian tersebut. Namun pada saat yang sama, ruang kritik, evaluasi, dan masukan publik harus tetap terbuka,” tegasnya.
Nasky menilai pendekatan tersebut penting untuk membangun ekosistem komunikasi pemerintahan yang sehat. Pemerintah dapat memperoleh masukan dari masyarakat, sementara masyarakat memperoleh informasi yang lebih utuh mengenai pelaksanaan agenda pembangunan nasional.
“Kami berharap amanah baru Jenderal Listyo Sigit di KSP dapat semakin memperkuat koordinasi pemerintahan Presiden Prabowo dalam mengawal Asta Cita dan berbagai program prioritas nasional. GPPN siap mengambil bagian melalui kerja-kerja kepemudaan, literasi publik, komunikasi kebijakan, dan kolaborasi yang konstruktif,” pungkas Nasky.
Jabatan Dinilai sebagai Amanah Pengabdian
GPPN memandang amanah kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan bukan sekadar pergantian jabatan, tetapi juga bagian dari dinamika penguatan tata kelola pemerintahan dan koordinasi dalam pelaksanaan agenda strategis nasional.
Nasky menegaskan tantangan ke depan adalah memastikan fungsi KSP dapat diterjemahkan menjadi kerja pemerintahan yang efektif, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jabatan adalah amanah dan instrumen pengabdian. Harapan kami, KSP semakin efektif mengawal program Presiden, koordinasi antarlembaga semakin kuat, berbagai hambatan dapat didorong untuk diselesaikan secara cepat dan terukur, serta manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas,” tutup Nasky. (arf/arf)
