JAVASATU.COM- Ketua Indonesia Youth Epicentrum (IYE) sekaligus analis kebijakan publik dan politik nasional, Nasky Putra Tandjung, menilai pernyataan Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo terkait Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Ia sekaligus menegaskan bahwa Kapolri tetap loyal kepada Presiden Prabowo Subianto.
Nasky menyebut mantan Panglima TNI itu telah menyampaikan narasi propaganda dan memprovokasi publik dengan memotong serta menafsirkan frasa “sampai titik darah penghabisan” tanpa memahami substansi pernyataan Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI.
Alumnus INDEF School of Political Economy Jakarta itu menegaskan bahwa pernyataan Kapolri tersebut bukan bentuk pembangkangan terhadap Presiden. Ia justru menilai tudingan, penggiringan opini liar, dan framing negatif yang dilontarkan Gatot Nurmantyo di berbagai platform media sosial sebagai upaya membenturkan institusi negara.
“Tudingan sesat itu justru menegaskan adanya upaya membenturkan institusi negara. Itulah pembangkangan yang sesungguhnya kepada Presiden dan bentuk tidak adanya norma loyalitas terhadap negara,” ujar Nasky dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Sabtu (31/1/2026).
Menurutnya, pernyataan yang menyudutkan personal Kapolri tidak berdasar, tidak objektif, dan tidak konstruktif dalam melihat persoalan secara menyeluruh. Ia menilai narasi yang disampaikan Gatot sarat tendensi politik, provokasi liar, dan berpotensi memecah belah persatuan nasional.
“Narasi tersebut menyesatkan akal sehat publik dan tidak sesuai fakta serta data. Masyarakat jangan mudah percaya terhadap penggiringan opini liar dan data yang tidak diverifikasi kebenarannya,” tegasnya.
Luruskan Isu Pembangkangan terhadap Presiden
Founder Nasky Milenial Center itu menegaskan tudingan pembangkangan yang diarahkan kepada Kapolri tidak memiliki dasar fakta maupun data autentik karena hanya berangkat dari asumsi. Ia menyebutnya sebagai bentuk pembunuhan karakter dan penghakiman sepihak.
Menurut Nasky, klaim tersebut tidak masuk akal secara logika maupun fakta dan menjurus pada fitnah serta provokasi. Ia juga menanggapi narasi yang menyebut Kapolri melakukan pembangkangan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
“Dalam sistem presidensial, Kapolri berada di bawah kendali Presiden. Secara struktural dan politik, mustahil Kapolri melakukan pembangkangan serta mengeluarkan kebijakan strategis tanpa sepengetahuan Presiden,” imbuhnya.
Pria yang akrab disapa NPT itu menambahkan, pernyataan Gatot berbanding terbalik dengan pernyataan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Politikus Partai Gerindra tersebut sebelumnya menyatakan bahwa sikap Kapolri yang menolak wacana Polri berkedudukan di bawah kementerian telah sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto.
Habiburokhman bahkan menegaskan tudingan bahwa Kapolri tidak loyal kepada Presiden merupakan isu yang tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta.
“Saya bersaksi Pak Kapolri Listyo Sigit 100 persen loyal kepada Presiden Prabowo,” kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Kamis (29/1/2026).
Atas dasar itu, Nasky menduga narasi pembangkangan sengaja digulirkan untuk menciptakan kesan adanya keretakan hubungan antara Presiden dan Kapolri yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Dorong Publik Lebih Bijak dan Rasional
Nasky menekankan bahwa dalam negara hukum, setiap tuduhan harus dibuktikan, bukan dimanipulasi melalui framing di media sosial. Ia menyebut taktik semacam itu bukan hal baru.
Dalam konteks global, lanjutnya, dikenal istilah decapitation strategy, yakni serangan terhadap pejabat yang menjadi pilar kekuatan kebijakan dalam pelayanan publik.
“Jika menggunakan pendekatan public choice theory, serangan seperti ini bukan peristiwa netral. Ada aktor-aktor yang berupaya menggeser peta kekuasaan dengan menyerang figur kunci dalam sistem pemerintahan,” jelasnya.
Menurutnya, serangan terhadap Kapolri harus dibaca sebagai upaya pelemahan struktur pendukung pemerintahan dan secara tidak langsung menggoyang legitimasi program kerja pemerintah melalui jalur nonformal.
Ia juga menyinggung konsep policy sabotage, yakni strategi aktor eksternal yang tidak mampu menyerang pusat kekuasaan secara langsung sehingga menargetkan kredibilitas orang-orang terdekatnya.
“Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, kita harus lebih cermat melihat fenomena ini. Literasi publik harus ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah termakan opini tanpa dasar empiris,” ujarnya.
Paparkan Loyalitas Kapolri dan Peran Polri dalam Asta Cita
Nasky memaparkan sejumlah poin yang dinilainya menunjukkan loyalitas Kapolri serta peran aktif Polri dalam mewujudkan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pertama, Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo berperan aktif menggelar panen raya jagung serentak di berbagai wilayah Indonesia pada awal 2026 sebagai dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional dan Asta Cita Presiden. Kontribusinya disebut mencapai jutaan ton pada periode 2025–2026.
Kedua, Polri membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga Januari 2026, sebanyak 1.160 unit SPPG telah beroperasi, melampaui target awal dan tersebar di seluruh Polres serta Polda dengan fokus pada keamanan pangan (zero accident), pemenuhan nutrisi, dan pelibatan ekonomi lokal.
Ketiga, Polri telah membangun 187 unit jembatan di 27 provinsi sebagai tindak lanjut perintah Presiden untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat.
Keempat, dalam pemberantasan judi online sepanjang 2025, Polri mengungkap 665 kasus dengan 741 tersangka serta menyita aset senilai Rp1,5 triliun. Selain penegakan hukum, Polri juga memblokir 231.517 situs judi online dan melaksanakan 1.764 kegiatan preemtif untuk edukasi masyarakat.
Kelima, dalam pemberantasan narkoba sepanjang 2025, Kapolri menyatakan Polri berhasil menyelamatkan hingga 1,79 miliar jiwa. Pada awal 2026, Polri kembali mencatat pengungkapan signifikan dengan 2.012 tersangka dan 592,9 kilogram barang bukti senilai Rp428,8 miliar yang disebut menyelamatkan 2,1 juta jiwa.
Berdasarkan data tersebut, Nasky menilai Polri di bawah komando Kapolri mencatat capaian signifikan dalam mendukung Asta Cita melalui program Beyond Trust Presisi, termasuk penguatan ketahanan pangan melalui Satgas Pangan, pemberantasan narkoba dengan lebih dari 38 ribu kasus terungkap, pendirian SPPG untuk program makan gratis, serta transformasi pelayanan publik menuju Indonesia Emas 2045.
Ia juga menyebut Polri menerima penghargaan dari Presiden Prabowo atas kontribusi aktif dan dedikasi dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
“Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja nyata, capaian, dan dedikasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta seluruh jajaran Polri kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” ungkap Nasky.
Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan amanah bagi Polri untuk terus menjaga konsistensi pengabdian kepada masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya dalam mengawal ketahanan pangan pada komoditas strategis seperti jagung.
Nasky menegaskan Kapolri dinilai mampu mengimplementasikan serta menerjemahkan kehendak politik Presiden Prabowo sebagai prajurit yang loyal dan patriotik.
“Kapolri Jenderal Listyo Sigit selalu menjadi garda terdepan dalam mendukung dan mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo serta mampu menerjemahkan kebijakan Presiden sebagai bentuk loyalitas institusi Polri terhadap pemerintah,” pungkasnya.
Ia pun mengajak seluruh pihak menjaga solidaritas dan stabilitas pemerintahan dalam menjalankan tugas sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.
“Demokrasi yang sejati hanya dapat bertahan di atas kebenaran, bukan fitnah yang dikemas dalam opini,” tutupnya. (arf)