JAVASATU.COM- Puluhan kader Partai Golkar Kota Malang menggelar aksi protes dengan mendatangi kantor DPC Partai Golkar Kota Malang di Jalan Panglima Sudirman, Minggu malam (14/12/2025). Mereka mempersoalkan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) yang dinilai tidak sesuai dengan AD/ART Partai Golkar dan mengabaikan aspirasi kader di tingkat bawah.
Dalam aksi tersebut, satu bus berisi massa kader Golkar mendatangi kantor DPC dan menyuarakan keprihatinan atas kondisi internal DPD Golkar Kota Malang. Para kader menilai Musda digelar tanpa mekanisme yang benar dan sarat keputusan sepihak.
Sekretaris Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Kota Malang, Bambang Agus Suryano, mengatakan pelaksanaan Musda oleh pelaksana tugas (Plt) tidak melalui prosedur organisasi yang semestinya.
“Keadaan DPD Kota Malang saat ini sangat memprihatinkan. Kebijakan yang diambil, termasuk pelaksanaan Musda oleh Plt, tidak melalui mekanisme yang benar dan dilakukan secara sepihak,” ujar Bambang.
Menurut Bambang, rapat pleno seharusnya melibatkan seluruh unsur yang memiliki hak suara, termasuk sayap partai, organisasi masyarakat pendiri dan didirikan, serta Pimpinan Kecamatan (PK). Namun hal tersebut tidak dijalankan sesuai aturan.
“Pelaksanaan pleno berjalan tanpa mengacu pada juklak dan juknis yang asasnya AD/ART. Semua dilanggar,” tegasnya.
Bambang juga mengungkapkan, dinamika serupa terjadi di tingkat DPD Partai Golkar Jawa Timur di Surabaya. Sejumlah pengurus memilih walk out karena menilai aspirasi dari pengurus kelurahan diabaikan.
“Di DPD Provinsi Jawa Timur, kami juga melakukan walk out. Semua keputusan terkesan setting-an dan mencederai demokrasi. Karena itu kami menolak hasil Musda Golkar Kota Malang karena banyak intervensi yang tidak sesuai aturan,” imbuhnya.
Sementara itu, anggota Dewan Pertimbangan DPD Golkar Kota Malang, Agus Sukamto, menyatakan pihaknya mengikuti sikap mayoritas kader yang melakukan walk out. Ia menilai Musda seharusnya menjadi ajang konsolidasi, bukan memicu konflik internal.
“Saya menilai Musda kali ini abnormal, mulai dari pendaftaran hingga pelaksanaan. Ada pemaksaan kehendak yang tidak etis dan tidak menghargai kader yang walk out. Sejak awal prosesnya sudah tidak normal,” kata Agus.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak penyelenggara Musda maupun pengurus DPD Golkar Kota Malang terkait tuntutan para kader. (dop/arf)
