JAVASATU.COM-MALANG- Intensitas kunjungan kerja (kunker) DPRD Kabupaten Malang belakangan ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), yang menilai agenda tersebut sebagai pemborosan anggaran. LIRA bahkan mengadukan hal ini kepada Bupati Malang, Sanusi, dengan harapan anggaran kunker dapat dipangkas demi efisiensi.

Namun, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir, menegaskan bahwa kunker yang dilakukan para wakil rakyat bukanlah sekadar perjalanan dinas tanpa tujuan. Menurutnya, penilaian negatif yang berkembang terlalu sempit dan tidak mempertimbangkan kompleksitas masalah yang dihadapi daerah.
“Masalah di Kabupaten Malang ini kompleks dan butuh penanganan serius. Jadi, perspektifnya jangan hanya dibangun dari cerita di Jalan Gede (rumah dinas Bupati), sesekali ngopinya ke Gedung DPRD di Jalan Panji Kepanjen, supaya kita bisa saling bertukar pikiran dan membuka wawasan,” ujar Abdul Qodir, yang akrab disapa Adeng, Minggu (23/2/2025).
Adeng menegaskan bahwa kunker yang dilakukan para legislator merupakan bagian dari upaya mencari solusi atas berbagai problematika yang diadukan masyarakat. Ia mencontohkan kasus penataan kabel internet yang menelan korban jiwa di Lawang.
“DPRD banyak menerima pengaduan masyarakat. Ketika kami sounding ke OPD terkait, sering kali mereka kesulitan memfasilitasi karena keterbatasan regulasi atau anggaran. Nah, dari situlah kami melakukan kunker, misalnya belajar ke Denpasar yang sudah memiliki regulasi terkait penataan kabel,” jelas Adeng.
Ia pun menolak anggapan bahwa kunker semata-mata memboroskan anggaran. Menurutnya, justru melalui kunjungan kerja itulah para anggota dewan dapat menemukan referensi kebijakan yang dapat diterapkan di Kabupaten Malang.
“Kunker itu bagian dari kerja-kerja politik kami untuk mencari solusi nyata. Kalau kami diam saja di tempat, siapa yang akan bertanggung jawab jika rakyat menuntut dan kami tidak bisa berbuat apa-apa? Jangan sampai ada pihak yang ingin wakil rakyat tetap bodoh, karena ketidaktahuan hanya menguntungkan segelintir orang,” tegas politisi asal Kecamatan Dau ini.
Meski begitu, Adeng tetap mengapresiasi kritik yang disampaikan. Baginya, kritik adalah bentuk kepedulian rakyat terhadap kinerja wakilnya di parlemen.
“Saya memaknai kritik ini sebagai bahasa cinta. Itu artinya rakyat masih berharap pada kami untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik,” pungkasnya. (Agb/Saf)