JAVASATU.COM- Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi isu terkait rencana demonstrasi di Gedung KPK RI pada Jumat, 29 Agustus 2025. Aksi tersebut dikabarkan akan menuntut KPK memeriksa Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, dalam kasus judi online (judol).
Koordinator LAKSI, Azmi Hidzaqi, menilai kabar yang beredar di media sosial tersebut adalah propaganda politik yang menyesatkan. Ia menegaskan, tuduhan terhadap Budi Arie tidak memiliki dasar yang jelas dan justru merupakan bentuk framing untuk menjatuhkan nama baik menteri yang dinilainya telah banyak berkontribusi dalam pemerintahan.
“Budi Arie adalah korban framing jahat yang selalu mencari kambing hitam soal judol. Kami mengajak masyarakat agar tidak ikut-ikutan demo yang hanya menguntungkan segelintir elit politik,” kata Azmi dalam keterangan pers, Rabu (27/8/2025).
Azmi juga meminta pihak keamanan tidak memberikan izin aksi yang digelar di hari kerja karena berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, menimbulkan kemacetan, dan merugikan publik. Menurutnya, narasi aksi ini rawan dimanfaatkan kelompok tertentu untuk kepentingan politik praktis.
“Tagar #judol yang digaungkan hanyalah strategi klasik provokator untuk menggambarkan situasi seolah negara sedang krisis, padahal faktanya tidak demikian,” tegasnya.
Lebih lanjut, LAKSI menyatakan dukungannya terhadap Budi Arie. Azmi menilai, selama menjabat menteri, Budi Arie telah menunjukkan kinerja nyata, mulai dari program Kopdes Merah Putih hingga pemblokiran situs judi online ketika menjabat Menkominfo.
“Beliau sosok yang komit dan tegak lurus terhadap Presiden Prabowo. Jangan melemahkan beliau dengan isu-isu yang tidak produktif. Indonesia butuh persatuan, bukan kegaduhan,” ujar Azmi.
LAKSI mengajak masyarakat dan tokoh agama menolak segala bentuk provokasi serta menjaga stabilitas nasional.
“Kita harus menolak aksi yang berpotensi memecah belah bangsa. Mari rawat toleransi dan kerukunan,” pungkas Azmi. (saf)