JAVASATU.COM- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Malang menyambut putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 57 PK/TUN/2026 yang mengabulkan permohonan PK PERADI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. Putusan tersebut dinilai menjadi momentum memperkuat kembali PERADI sebagai wadah tunggal profesi advokat di Indonesia.
Ketua DPC PERADI Malang, Dian Aminudin, SH, mengatakan putusan yang diputus Mahkamah Agung pada 4 Mei 2026 itu memberikan kepastian hukum terkait legalitas kepengurusan PERADI.
“Putusan ini merupakan momentum penting untuk memperkokoh kembali PERADI sebagai wadah tunggal profesi advokat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh advokat di Indonesia,” ujar Dian Aminudin, Jumat (5/6/2026), dalam siaran pers.
Dalam putusannya, Mahkamah Agung membatalkan Putusan Kasasi Nomor 189 K/TUN/2024 serta menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait pengesahan perubahan perkumpulan PERADI yang diajukan pihak lain.
“Mahkamah Agung telah memberikan penilaian yang objektif dan menegaskan konsistensi hukum berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebelumnya,” katanya.
Selain membatalkan SK yang disengketakan, Mahkamah Agung juga memerintahkan Kementerian Hukum untuk menerbitkan persetujuan perubahan perkumpulan bagi kepengurusan DPN PERADI periode 2015-2020 dan periode 2020-2025 di bawah kepemimpinan Otto Hasibuan.
Menurut Dian, putusan tersebut menegaskan legalitas kepengurusan PERADI yang dipimpin Otto Hasibuan sebagai kepengurusan yang sah dan diakui secara hukum.
“Dengan putusan ini, tidak ada lagi keraguan mengenai keabsahan kepengurusan PERADI di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Otto Hasibuan dan Dr. H. Hermansyah Dulaimi,” tegasnya.
DPC PERADI Malang juga mengajak seluruh advokat, khususnya di wilayah Malang Raya, untuk kembali bersatu dalam satu organisasi profesi demi meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
“Kami mengimbau seluruh advokat untuk kembali bersatu di bawah satu bendera PERADI. Energi profesi advokat seharusnya difokuskan untuk membela pencari keadilan, bukan terjebak dalam konflik organisasi,” ujar Ketua DPC PERADI Malang, Dian Aminudin, SH diperkuat Seketaris PERADI Malang, Setyo Eko Cahyono, SH.
Pasca putusan tersebut, DPC PERADI Malang menyatakan siap memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum, instansi pemerintah, perguruan tinggi, serta meningkatkan layanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.
“Kami berkomitmen meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak dan memperluas pelayanan bantuan hukum secara probono maupun prodeo bagi masyarakat yang membutuhkan,” kata Dian.
Selain itu, DPC PERADI Malang mendesak Kementerian Hukum segera menindaklanjuti amar putusan Mahkamah Agung dengan menerbitkan persetujuan perubahan perkumpulan sesuai hasil Munas III PERADI Tahun 2020 di Bogor.
“Kami berharap Kementerian Hukum segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung demi terciptanya kepastian hukum dan pelayanan publik yang lebih baik,” pungkasnya.
DPC PERADI Malang menilai putusan PK tersebut menjadi langkah penting dalam memulihkan wibawa organisasi PERADI sebagai organisasi advokat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. (saf)
