JAVASATU.COM- Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menggratiskan pengurusan paspor rusak maupun hilang bagi warga korban bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kebijakan ini langsung menuai apresiasi publik dan dianggap sebagai langkah humanis pemerintah dalam merespons musibah di wilayah Sumatra.
Agus menyampaikan kebijakan tersebut setelah memerintahkan Dirjen Imigrasi untuk menerbitkan Keputusan Menteri (Kepmen) sebagai landasan pembebasan biaya pengurusan paspor bagi korban bencana.
“Kepada korban yang mengalami musibah ini, bila paspornya rusak atau hilang, saya sudah sampaikan kepada Pak Dirjen untuk mengeluarkan Kepmen agar nanti bisa secara gratis,” kata Agus di kantor Kemenimipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (5/12/2025).
Selain menggratiskan layanan paspor, Kemenimipas juga mengirimkan bantuan logistik untuk warga terdampak bencana di berbagai wilayah Sumatra. Menteri Agus melepas langsung truk bantuan tersebut di halaman kantor Kemenimipas.
Bantuan yang dikirim meliputi 20 ton beras, 1.500 pasang pakaian dalam wanita, 3.120 pembalut wanita, 3.152 popok anak, 9.200 kaleng susu, 2.660 kaleng sarden, 2.000 dus mi instan, dan 2.000 kaleng biskuit.
Analis kebijakan publik dan politik nasional, Nasky Putra Tandjung, memuji langkah cepat Agus Andrianto. Ia menilai kebijakan tersebut sebagai bukti empati dan kepedulian pemerintah.
“Kebijakan humanis Menteri Imipas adalah wujud empati, solidaritas nasional, dan kepedulian terhadap saudara-saudara kita di Sumatra,” ujar Nasky dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (6/12/2025).
Founder Nasky Milenial Center itu menyebut kebijakan menggratiskan paspor dan pengiriman bantuan logistik sebagai tindakan moral yang perlu diapresiasi seluruh elemen bangsa.
“Landasan moral dari kebijakan ini sangat kuat. Ini bukti keberpihakan pemerintah yang patut disambut positif,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa respons cepat Kemenimipas sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh kekuatan nasional digerakkan untuk penanganan darurat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Langkah responsif, proaktif, dan humanis Menteri Imipas sejalan dengan arahan Presiden,” sambungnya.
Nasky menegaskan Kemenimipas tidak hanya bergerak di bidang penegakan hukum, pemasyarakatan, dan pembinaan warga binaan, tetapi juga memiliki peran moral dalam aspek kemanusiaan.
Ia berharap kehadiran Kemenimipas dalam penanganan bencana bisa meringankan beban masyarakat di Sumatra dan menjadi budaya pelayanan yang terus ditingkatkan.
“Semangat kinerja dan pengabdian Menteri Imipas dan jajaran diharapkan terus menjadi budaya pelayanan nyata bagi masyarakat yang membutuhkan uluran tangan pemerintah,” tutupnya. (arf)