JAVASATU.COM- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan peran penting pers dalam pembangunan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Menurutnya, media massa menjadi pilar utama dalam membangun kesadaran publik serta memperkuat praktik demokrasi di Tanah Air.
Hal itu disampaikan Pigai saat membuka Kick Off dan Launching Program Media Pers dan Pembangunan Hak Asasi Manusia di Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Rabu (11/3/2026).
“Tanpa melibatkan komunitas media dan pers, pembangunan HAM akan sulit berjalan. Pers merupakan kekuatan besar yang mampu membangun peradaban HAM di negara kita,” ujar Pigai.
Ia menjelaskan, media tidak hanya berfungsi sebagai penyebar informasi, tetapi juga berperan dalam memberikan edukasi publik serta melakukan pengawasan terhadap jalannya kekuasaan. Melalui pemberitaan, pers dapat mengampanyekan nilai-nilai hak asasi manusia di berbagai sektor, mulai dari bidang sipil dan politik hingga ekonomi, sosial, dan budaya.
Menurut Pigai, kolaborasi antara pemerintah dan media juga dapat membuka ruang dialog yang konstruktif serta memperkuat partisipasi publik dalam upaya pemajuan HAM di Indonesia.
“Kami berharap kerja sama serupa juga dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar keterlibatan media dalam pembangunan peradaban berbasis HAM semakin luas,” ujarnya.
Pigai menegaskan, pembangunan peradaban HAM tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan media yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk kesadaran publik.
“Hubungan pemerintah dan pers bersifat saling melengkapi. Kita tetap menjaga independensi, namun juga perlu berkolaborasi demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Kelas HAM untuk Jurnalis
Sebagai bentuk dukungan terhadap peran pers, Kementerian HAM menyiapkan sejumlah program nasional yang menyasar kalangan jurnalis. Salah satunya adalah penyelenggaraan kelas pendidikan HAM khusus untuk jurnalis.
“Semua jurnalis di Indonesia akan bisa mengikuti kelas HAM. Minimal untuk memperkuat pengetahuan mereka terkait isu-isu hak asasi manusia,” ujar Pigai.
Selain itu, kementerian juga akan menggelar kompetisi karya jurnalistik bertema HAM. Kompetisi tersebut akan menilai karya wartawan yang mengangkat isu pelanggaran HAM, perjuangan keadilan, serta kisah-kisah kemanusiaan di masyarakat.
“Wartawan yang mengangkat fakta penderitaan masyarakat atau menghadirkan keadilan melalui karya jurnalistik akan kami apresiasi dan diberikan penghargaan,” tambahnya.
Wartawan Disebut Pembela HAM
Senada dengan Pigai, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menilai jurnalis memiliki peran strategis dalam perlindungan HAM.
Ia mengungkapkan bahwa Komnas HAM pernah menyebut jurnalis sebagai bagian dari human rights defender atau pembela hak asasi manusia.
“Wartawan melaporkan pelanggaran HAM, mengawasi kekuasaan, dan mendorong advokasi bagi masyarakat yang menjadi korban. Itu sebabnya profesi jurnalis berkontribusi langsung dalam perlindungan HAM,” kata Nezar.
Acara tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh pers, di antaranya Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Anrico Pasaribu, yang mewakili Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, serta Humas PWI Pusat Achmad Rizal. (arf)