JAVASATU.COM- Pertumbuhan industri di kawasan Rebana, Jawa Barat, menjadi perhatian Trade Union Rights Center (TURC). Lembaga tersebut tengah meneliti kondisi ketenagakerjaan untuk memetakan pemenuhan hak dan kesejahteraan buruh, terutama pekerja perempuan dan pekerja muda di kawasan industri Majalengka dan sekitarnya.
Penelitian yang telah berlangsung sekitar tiga bulan itu menyoroti sejumlah persoalan ketenagakerjaan, mulai dari pengupahan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pembayaran lembur, hingga perlindungan pekerja perempuan dan generasi muda. Kajian tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2026.
Direktur Eksekutif TURC, Surya Tjandra, mengatakan penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah pertumbuhan industri di kawasan Rebana telah diikuti pemenuhan hak-hak pekerja.
“Penelitian itu memotret kondisi ketenagakerjaan, khususnya pekerja perempuan dan pekerja muda. Hasilnya diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan,” kata Surya dalam kegiatan Validation Program di salah satu hotel di Kabupaten Majalengka, Senin (9/11/2026).
Menurut Surya, pekerja perempuan menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian karena mendominasi sejumlah sektor industri. Dalam praktik rekrutmen, perempuan terkadang dianggap lebih penurut dan tidak banyak menyampaikan tuntutan. Persepsi tersebut berpotensi menempatkan pekerja perempuan dalam posisi rentan terhadap ketimpangan perlakuan.
Karena itu, perlindungan pekerja perempuan tidak cukup hanya melalui pemberian kesempatan kerja. Kesetaraan perlakuan, pemenuhan hak, dan kondisi kerja yang aman juga perlu diperhatikan.
TURC juga menyoroti kondisi pekerja muda yang dinilai membutuhkan perlindungan memadai agar tidak dirugikan dalam perkembangan industri di kawasan Rebana.
Relokasi Industri Diduga Dipengaruhi Faktor Upah
Selain perlindungan pekerja, TURC menyoroti gelombang relokasi industri dari Jakarta, Banten, dan sejumlah daerah lain menuju kawasan Rebana. Biaya tenaga kerja yang relatif lebih murah diduga menjadi salah satu pertimbangan perusahaan dalam menentukan lokasi industri.
Surya menilai kondisi tersebut berpotensi memicu persaingan antardaerah dalam menarik investasi. Persaingan itu dikhawatirkan mendorong penurunan standar upah dan kualitas pekerjaan atau dikenal dengan istilah race to the bottom.
“Jika investasi hanya mengejar upah murah, perusahaan dikhawatirkan akan kembali berpindah ke daerah lain ketika biaya tenaga kerja meningkat,” ujar Surya.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berorientasi pada jumlah perusahaan yang masuk. Investasi juga perlu disertai jaminan pekerjaan layak bagi masyarakat.
Surya turut mendorong penerapan sistem peringatan dini terhadap pelanggaran ketenagakerjaan. Menurutnya, perlindungan pekerja tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan perusahaan, tetapi juga perlu melibatkan pemilik merek global yang menjadi bagian dari rantai pasok industri.
BP Rebana Soroti Hasil Penelitian TURC
Senior Associate Cooperation and External Affairs BP Rebana, Rafialdy Janitra, mengapresiasi penelitian yang dilakukan TURC. Menurutnya, kajian tersebut dapat memberikan gambaran lebih terperinci mengenai kondisi ketenagakerjaan di kawasan Rebana, termasuk Majalengka dan Cirebon serta sebagian wilayah Jawa Tengah.
Sejumlah aspek yang menjadi perhatian dalam penelitian meliputi pengupahan, K3, kesetaraan gender, hingga praktik lembur yang tidak dibayarkan.
Rafialdy mengatakan berbagai persoalan tersebut penting menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan kawasan Rebana. BP Rebana, lanjutnya, rutin berkomunikasi dengan pengelola kawasan industri dan perusahaan untuk membahas persoalan investasi, ketersediaan lahan, hingga ketenagakerjaan.
Terkait Majalengka, Rafialdy menyebut daerah tersebut memiliki posisi strategis di kawasan Rebana, terlebih dengan dukungan infrastruktur seperti Bandara Internasional Kertajati.
Meski demikian, pengembangan ekonomi Majalengka menurutnya tidak hanya perlu bertumpu pada sektor manufaktur. Potensi pariwisata, terutama di wilayah timur Majalengka yang berbatasan dengan Kabupaten Kuningan, juga dapat dikembangkan untuk menciptakan lapangan kerja di sektor lain.
Rafialdy tidak menampik tingkat upah minimum yang relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah daerah lain menjadi salah satu pertimbangan investor dalam menentukan lokasi usaha. Namun, ia menegaskan pengupahan tetap harus memperhatikan kebutuhan hidup dan kesejahteraan pekerja.
“Kami mendorong perhitungan yang adil dan seimbang. Tujuan pengembangan industri di kawasan Rebana bukan lain untuk mendorong kesejahteraan masyarakatnya juga,” tegasnya.
Ia juga menyebut Majalengka sebagai salah satu daerah di kawasan Rebana dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi.
Kegiatan Validation Program bertema “Pemetaan Kondisi Kerja dan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Pekerja Muda dalam Mendorong Pekerja Layak” tersebut melibatkan sejumlah serikat buruh, di antaranya SPSI TSK, SPN, dan GSBI se-Kabupaten Majalengka. Kegiatan itu juga dihadiri unsur pengusaha, pemerintah daerah, serta Badan Pengelola Rebana (BP Rebana).
Penelitian TURC tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2026 dan hasilnya diharapkan menjadi bahan evaluasi serta rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan di kawasan Rebana. (eko/arf)
