JAVASATU.COM- Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung lokasi penertiban kawasan hutan yang digunakan untuk aktivitas tambang nikel ilegal di Desa Laroenai, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Selasa (4/11/2025).
Penertiban dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang berhasil mengamankan lahan seluas 62,5 hektare dari kegiatan penambangan tanpa izin. Kunjungan para pejabat tinggi negara ini menjadi bentuk dukungan terhadap penegakan hukum dan pelestarian sumber daya alam di wilayah nasional.
Dalam keterangannya, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa negara harus hadir untuk menertibkan pemanfaatan sumber daya alam secara menyeluruh.
“Negara harus hadir dalam menertibkan semua sumber daya alam di wilayah nasional. Termasuk infrastruktur di kawasan ini harus dilengkapi dengan aparatur seperti imigrasi, bea cukai, dan pejabat pengamanan kamtibmas agar tidak terjadi penyimpangan seperti di masa lalu,” tegas Sjafrie.
Ia menambahkan, pemerintah akan memberikan dukungan bagi kegiatan yang legal dan produktif, namun bersikap tegas terhadap aktivitas ilegal.
“Yang legal kita dorong agar terus berproduksi. Sementara yang ilegal, negara akan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Kepentingan nasional harus kita jaga dan selamatkan,” ujarnya.
Menhan juga menyebut langkah penertiban ini merupakan bagian dari upaya preventif nasional untuk mencegah penyelundupan dan pelanggaran serupa di masa mendatang.
“Secara nasional, kita akan memperkuat penyekatan di wilayah perairan agar tidak terjadi penyimpangan atau penyelundupan ke luar wilayah Indonesia,” pungkasnya.
Dalam operasi tersebut, TNI berperan aktif melalui Satgas PKH dalam menjaga keamanan dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, selaku Wakil Ketua II Pengarah Satgas PKH, turut mengawasi langsung koordinasi lintas instansi di lapangan.
Sementara Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, yang menjabat sebagai Wakil Ketua I Pelaksana Satgas PKH, memastikan seluruh kegiatan penertiban berjalan efektif, terukur, dan tepat sasaran.
Langkah tegas pemerintah ini diharapkan mampu menekan praktik tambang ilegal serta memperkuat tata kelola sumber daya alam demi kepentingan nasional. (saf)
