JAVASATU.COM- Proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Malang, Ukasyah Ali Murtadho (UAM), masih menunggu surat resmi pemecatan dari Mahkamah Partai Gerindra. DPC Partai Gerindra Kabupaten Malang akan mengajukan proses PAW setelah menerima surat tersebut.

Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Malang, Zia’ul Haq, mengatakan pihaknya belum bisa menindaklanjuti proses PAW karena masih menunggu turunan surat keputusan dari Mahkamah Partai Gerindra.
“Saat ini, kami masih menunggu surat (pemecatan) dari Mahkamah Partai. Setelah ada surat, baru nanti segera kami tindak lanjuti,” kata Zia’ul Haq, Selasa (17/11/2026).
Setelah surat pemecatan diterima, DPC Gerindra Kabupaten Malang akan menyampaikan pengajuan PAW kepada Ketua DPRD Kabupaten Malang. Selanjutnya, proses tersebut diteruskan kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan persetujuan.
“Karena anggota DPRD yang melantik Gubernur Jawa Timur, maka pengajuan PAW juga harus ada persetujuan Gubernur Jawa Timur,” ujar Zia, yang juga menjabat Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang.
Zia menjelaskan, hingga saat ini UAM masih tercatat sebagai anggota aktif DPRD Kabupaten Malang. Status tersebut membuat UAM masih menerima hak keuangan sebagai anggota dewan, meskipun disebut sudah tidak aktif berkantor maupun mengikuti kegiatan kedewanan.
“Untuk gaji yang bersangkutan masih menerima, karena tercatat masih aktif anggota DPRD. Tetapi selama ini sudah tidak pernah ikut kegiatan sama sekali,” tuturnya.
Terkait calon pengganti UAM, Zia mengatakan mekanisme PAW akan mengikuti ketentuan perundang-undangan. Pengganti anggota DPRD yang diberhentikan adalah calon legislatif dengan perolehan suara terbanyak berikutnya dari partai yang sama di daerah pemilihan (dapil) bersangkutan.
Berdasarkan hasil Pemilu 2024, dapil UAM adalah Dapil 7 Kabupaten Malang yang meliputi Kecamatan Wajak, Tajinan, Poncokusumo, dan Tumpang. Nama yang berpeluang menggantikannya adalah Joko Eko Sujarwanto, yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.
Sebelumnya, Mahkamah Partai Gerindra menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap tiga kader partai di Jawa Timur yang terlibat kasus narkotika. Keputusan tersebut disampaikan Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Habiburokhman.
Sidang pemecatan terhadap ketiga kader tersebut telah digelar pada 8 Oktober 2026. Habiburokhman menyebut partai mengambil langkah cepat setelah mengetahui keterlibatan kader-kadernya dalam kasus narkotika.
Ketiga kader tersebut yakni Muhammad Ukasyah Ali Murtadho (UAM), anggota Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang; Asrila Diska Rimunda, anggota DPRD Banyuwangi sekaligus Bendahara DPC Gerindra Banyuwangi; serta Afif Reza Rimunda, anggota Fraksi Gerindra DPRD Situbondo. Asrila dan Afif diketahui merupakan kakak beradik. (agb/arf)






