JAVASATU.COM- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mempertanyakan mekanisme pengadaan dan distribusi genteng dari Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, setelah muncul polemik pembayaran upah sopir truk pengangkut. Dalam persoalan tersebut, tercatat pembiayaan sekitar Rp 3 miliar melalui Koperasi Jatiwangi (Kopekja) yang bersumber dari pinjaman dua bank.
Polemik mencuat saat pelepasan pengiriman 2,4 juta keping genteng dalam program gentengisasi di Lapangan Pasar Lama Majalengka, Minggu (8/11/2026). Sejumlah sopir menolak berangkat karena mengaku belum menerima uang jalan. Akibatnya, seremoni yang dijadwalkan pukul 16.00 WIB mengalami keterlambatan.
Dedi mengaku bingung setelah mendapat teguran dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara. Ia menilai persoalan pembayaran jasa angkutan bukan kewenangan langsung gubernur.
Dalam tayangan di kanal YouTube pribadinya, Dedi menjelaskan alasan dirinya hanya tersenyum saat ditegur Maruarar.
“Kenapa kemarin saya senyum ketika saya ditegur? Saya kemarin kan ditegur, ‘KDM jangan percaya sama anak buah’. Senyum karena saya bingung. Bingungnya apa, kaitannya apa gubernur dengan bayar sopir truk?” ujar Dedi.
Dedi Pertanyakan Peran Koperasi dalam Distribusi Genteng
Dedi juga meminta penjelasan mengenai mekanisme pengadaan dan distribusi genteng, termasuk pihak yang bertanggung jawab membayar jasa angkutan. Ia mempertanyakan alasan koperasi harus menjadi perantara jika pabrik genteng dapat memasok produk secara langsung kepada toko bangunan.
“Yang meminta harus ada mobil 480 plus gentengnya siapa?” tanya Dedi, dikutip dari Kompas.com, Rabu (11/11/2026).
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menjelaskan pengadaan genteng melibatkan sejumlah pihak, mulai dari pabrik, koperasi, toko bangunan, hingga pelaksana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di bawah Kementerian PKP.
Menurut Herman, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memfasilitasi kerja sama antara industri genteng lokal dan Kementerian PKP. Salah satu mekanismenya melalui Koperasi Jatiwangi (Kopekja), yang bertugas menampung dan mengoordinasikan pengadaan genteng dari para produsen.
Dalam pelaksanaannya, koperasi juga menjalin kerja sama pembiayaan dengan perbankan. Herman menyebut terdapat pinjaman Rp 500 juta dari Bank BJB dan Rp 2,5 miliar dari Bank Majalengka. Total pembiayaan mencapai sekitar Rp 3 miliar.
Dedi mempertanyakan alasan penggunaan jalur koperasi tersebut. Menurutnya, distribusi langsung dari pabrik kepada toko bangunan berpotensi memangkas rantai pasok, menekan harga, dan mempercepat pengiriman.
Herman menjelaskan mekanisme melalui koperasi merupakan hasil kesepakatan para pihak. Pemerintah daerah, kata dia, berperan memfasilitasi kerja sama tersebut.
85 Sopir Truk Belum Menerima Pembayaran
Herman mengakui terdapat persoalan administrasi yang menyebabkan sejumlah sopir belum menerima pembayaran. Tingginya volume pengambilan genteng membuat proses administrasi tidak berjalan cepat.
Selain itu, kesiapan daerah penerima juga menjadi kendala. Kabupaten Bogor dan Kabupaten Kuningan disebut belum menyelesaikan proses tender sehingga toko bangunan yang akan menerima pasokan belum dapat dipastikan.
Ketidakjelasan tujuan pengiriman tersebut berdampak pada jadwal keberangkatan truk. Sejumlah kendaraan yang telah disiapkan akhirnya belum bisa berangkat sesuai rencana.
“Harusnya kami cek satu-satu,” ujar Herman saat menjelaskan evaluasi terhadap persoalan tersebut.
Berdasarkan pendataan sementara, terdapat sekitar 146 truk yang terdampak masalah pengiriman dan pembayaran. Dari jumlah itu, sekitar 85 truk disebut belum menerima pembayaran.
Semula, pengiriman 2,4 juta keping genteng dari sentra industri Jatiwangi ditargetkan melibatkan 600 truk. Namun, saat peluncuran, kendaraan yang tersedia hanya sekitar 480 truk.
Sopir Mengaku Belum Menerima Uang Jalan Rp 2 Juta
Sebelumnya, protes sopir mencuat saat Menteri PKP Maruarar Sirait hendak mengakhiri seremoni pelepasan pengiriman genteng di Lapangan Pasar Lama Majalengka.
Ketika Ara menanyakan kesiapan sopir untuk mengantarkan genteng ke sejumlah daerah, puluhan sopir justru menyatakan penolakan. Mereka mengangkat kedua tangan dan membentuk simbol silang sebagai tanda belum bersedia berangkat.
Sejumlah sopir juga meneriakkan protes, “Pak, banyak calonya, Pak.”
Salah seorang sopir asal Karawang, Paduo, mengaku sudah dua hari menunggu di lokasi tanpa menerima uang jalan sebesar Rp 2 juta.
“Saya sudah dua hari di sini, ongkos yang Rp 2 juta belum dibayar,” kata Paduo kepada Ruzka Indonesia.
Paduo mengaku tidak mengetahui pihak yang menyebabkan pembayaran tersendat, apakah vendor yang mengoordinasikan sopir atau pemerintah daerah yang belum menyelesaikan pembayaran kepada vendor.
Keluhan serupa disampaikan sopir bernama Omay. Ia mengatakan para sopir terpaksa menginap di lapangan dan menggunakan uang pribadi untuk memenuhi kebutuhan makan selama menunggu kepastian keberangkatan.
Sejumlah sopir lainnya juga mengaku telah beberapa malam berada di lokasi tanpa kepastian pembayaran jasa angkutan maupun biaya bahan bakar minyak (BBM). (eko/arf)
